Tunda Eksepsi, Hakim Tegur Penasihat Hukum Husnul Fauzi

Mantan kadistanbun Provinsi NTB Husnul Fauzi meninggalkan ruang sidang usai batal menyampaikan eksepsi perkara korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017, Kamis, 9 September 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi terkesan mengulur waktu persidangan. Terdakwa perkara pengadaan benih jagung tahun 2017 ini dua kali membuat persidangan molor. Kali ini, menunda penyampaian eksepsi dengan alasan yang tidak substantif.

Penasihat hukum Husnul, Muhammad Tohriadi batal membacakan nota keberatannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Alasannya, karena terlambat menerima salinan berkas perkara. “Kami baru terima hari Selasa lalu sehingga kami mohon penundaan,” ucapnya. Hal itu langsung memantik kekecewaan Ketua majelis hakim I Ketut Somanasa. Pasalnya, pihak terdakwa yang mengajukan eksepsi itu mengingkari kesepakatan sidang seminggu sebelumnya. Selain itu juga alasannya yang dibuat-buat.

Iklan

“Dasar mengajukan eksepsi itu dakwaan, bukan berkas perkara. Berkas perkara itu untuk materi pokok bukan eksepsi. Jadi tolong dipahami,” tegas Somanasa saat memimpin sidang. Majelis hakim bermurah hati. Husnul masih diberi waktu untuk menyampaikan eksepsi. Tapi untuk kesempatan terakhir. “Kami beri waktu hari Senin,” ucapnya. Sebelumnya sidang dakwaan Husnul sempat tertunda sepekan karena alasan belum menunjuk penasihat hukum. Hakim saat itu juga memberi kelonggaran.

Husnul Fauzi sebelumnya didakwa korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 yang merugikan negara Rp27,35 miliar. Carannya dengan mengatur proyek untuk dua rekanan, PT Sinta Agro Mandiri (SAM) dan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS).

Dua rekanan tersebut mendapat keisitimewaan dari Husnul. PT SAM milik Aryanto Prametu difasilitasi dengan membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS). Hal itu untuk memuluskan proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Husnul mengajak Aryanto untuk berkongsi dengan seorang pengusaha katering asal Jakarta, Diahwati. Husnul meyakinkan bahwa Diahwati memiliki cadangan stok benih hibrida 3 sesuai kontrak yang akan diberikan ke Aryanto. Proses ini lancar dengan dibantu pejabat pembuat komitmen Ida Wayan Wikanaya. Husnul membocorkan HPS kepada Aryanto agar PT SAM mudah lolos verifikasi administrasi penunjukkan langsung. Akhirnya, PT SAM mendapat kontrak pengadaan sebesar Rp17,25 miliar.

Aryanto mulai mendatangkan benih pada 29 September 2017. Benih ini berasal dari Diahwati yang mengumpulkan tujuh orang sesama pengepul benih. Hanya satu yang murni produsen benih. Hasilnya, hanya 10 ton yang jelas varietasnya dari 487,85 ton benih jagung yang didatangkan. Benih lalu dikirim dari gudang di Kediri, Jawa Timur ke gudang PT SAM di Bengkel, Lombok Barat.

Pengiriman benih jagung ini tanpa pemeriksaan kantor karantina. Apalagi panita pemeriksa hasil pekerjaan. Meskipun dalam pertanggungjawabannya disebut sudah melewati sembilan tahapan pemeriksaan. Sebanyak 327,5 ton yang didistribusikan kelompok tani kondisinya rusak dan berjamur. Petani lalu mengembalikan benih rusak ini sebanyak 194,1 ton. Sementara sebanyak 45,6 ton lainnya tidak dikembalikan karena terlanjur ditanam.

PT SAM mengganti benih itu dengan memesan lagi ke Diahwati. Benih pengganti akhirnya datang sebanyak 151,6 ton. Tapi benih dari produsen resmi hanya 9 ton. Benih pengganti sebanyak 144,2 ton disalurkan kembali ke petani. Karena masih ada kekurangan, maka Husnul Fauzi memerintahkan Aryanto untuk membeli kepada PT Wahana Banu Sejahtera. Aryanto kemudian menuruti Husnul dengan membeli 217,1 ton benih kepada Ikhwan.

Tetapi benih yang dibeli itu berbeda varietasnya sehingga tidak sesuai dengan kontrak. Penggunaan varietas ini juga tanpa melalui addendum kontrak. Selanjutnya, proyek ini tetap dibayar 100 persen. Dari proyek yang dikerjakan PT SAM ini, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara sebesar Rp15,43 miliar. Dalam proyek yang dikerjakan PT WBS senilai Rp31,76 miliar, Husnul menggunakan modus yang sama yakni dengan merancang proses penunjukkan langsung perusahaan yang dikendalikan Lalu Ikhwanul Hubby tersebut.

Wikanaya memberikan rancanagan HPS kepada Ikhwan agar penawaran PT WBS dapat sesuai syarat administrasi. PT WBS kemudian mendapat kontrak Rp31,76 miliar untuk pengadaan 849,9 ton benih jagung pada areal tanam seluas 56.666 hektare. Kontrak itu untuk pengadaan benih jagung hibrida umum 2, Balitbang, dan Komposit dengan persyaratan teknis tertentu.  PT WBS kemudian memesan benih jagung kepada sembilan perusahaan produsen benih.

Tetapi pelaksanaan pekerjaannya janggal. Benih jagung yang didatangkan hanya diperiksa visual. Tanpa pengujian spesifikasi teknis. Benih yang didatangkan PT WBS tidak seluruhnya memenuhi syarat spesifikasi dan sertifikat, serta sudah kedaluarsa. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB, kerugian negara yang timbul mencapai Rp11,92 miliar.

Sementara, dalam sidang terpisah, jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa membacakan tanggapan atas eksepsi yang diajukan terdakwa Ida Wayan Wikanaya terkait dakwaan yang tidak cermat, salah penerapan pasal, dan tidak lengkap atau kabur. Wikanaya menganggap perbuatannya merupakan kesalahan administrasi dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. “Pelanggaran administrasi bukan letak tindak pidana korupsinya, melainkan sifat melawan hukumnya tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Maka, poin eksepsi lainnya tidak ditanggapi karena sudah masuk pokok perkara. Yang nantinya akan dibuktikan saat pemeriksaan perkara. “Kami mohon hakim untuk menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan sidang dilanjutkan,” jelasnya. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional