Tulus Membangun Sinergi, Maju Bersama Wujudkan NTB Gemilang

Agus Talino - Zulkieflimansyah - Najmul Akhyar - Dahlan M. Noer (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pada Selasa, 17 Desember 2019, Provinsi NTB genap berusia 61 tahun. NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengusung tagline NTB Gemilang yang dijabarkan dalam enam visi dan misi.

SETAHUN lebih memimpin NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota memang masih menjadi tantangan untuk mewujudkan NTB Gemilang.  Tetapi dengan kerendahan hati dari seluruh kepala daerah, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota akan mampu dibangun untuk mewujudkan NTB Gemilang.

‘’Dengan sistem politik sekarang, kesadaran untuk bersama betul-betul dibutuhkan kerendahan hati para pemimpin daerah untuk betul-betul bersahabat bukan hanya basa-basi. Energi kita untuk bersama ini harus ada kesadaran besar,’’ kata Dr.Zul dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’61 Tahun NTB : Memperkuat Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota’’ di Ruang Redaksi Suara NTB, Sabtu, 14 Desember 2019.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri, MM, Asisten II Setda KSB, Dr. H. Amry Rakhman, Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, ST, MT, Kepala Bappeda Lombok Barat, Dr. Baehaqi, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dan Akademisi Unram, Dr. M. Firmansyah. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Dalam penyampaiannya, gubernur mengakui sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota memang masih perlu diperkuat.

Ia mengatakan di level Pemprov saja, masih ada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merasa atau belum merasa bahwa provinsi itu mengayomi semua kabupaten/kota. Masih ada pimpinan OPD yang berpikir, seakan-akan provinsi itu seperti kabupaten/kota

‘’Jadi, sinergi di level provinsi perlu disosialisasikan. Oleh karena itu, tantangan terberat kami setahun ini adalah membangun kesadaran tentang industrialisasi saja masih belum satu persepsi, begitu juga dengan zero waste,’’ tambah gubernur.

NTB di usia 61 tahun, tentunya setiap gubernur dan bupati/walikota memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sebelum reformasi dan sesudah reformasi,  pola hubungan antara  provinsi dan kabupaten/kota sangat berbeda.

Jika dulu, apabila ada gubernur atau pejabat provinsi yang datang ke kabupaten/kota, tiga bulan sebelumnya sudah disiapkan penyambutan yang cukup matang oleh bupati/walikota. Apalagi yang datang adalah Presiden.

Namun sekarang, Presiden datang berkunjung ke kabupaten/kota, belum tentu bupati/walikota hadir. Memang, kata gubernur,  ada relasi yang berbeda sebelum dan sesudah reformasi. Oleh karena itu, tantangan berat kepemimpinan ke depan terutama 61 tahun NTB adalah bersinergi.

‘’Sinergi itu sebenarnya adalah satu konsep di mana ada kesadaran bahwa dengan bersama kita memperoleh hal yang lebih baik. Keseluruhan itu dengan menjadi bersama, semuanya menjadi lebih baik daripada sendiri. Makanya tak ada pilihan untuk bersinergi ini adalah pendekatannya harus sistemik,’’ ujarnya.

Dr. Zul menganalogikan sinergi itu ibarat tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ada hidung, mata, telinga, mulut, kaki dan lainnya yang punya fungsi masing-masing. Dengan diskusi yang rutin dan baik, sinergi di level provinsi semakin baik. Konsep-konsep yang ada di provinsi mengenai visi dan misi NTB Gemilang akan mulai disosialisasikan ke bupati/walikota. Sehingga apa yang diinginkan, benar-benar dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga, semua kabupaten/kota merasa berkontribusi untuk NTB Gemilang.

Membangun sinergi bukan saja menjadi tantangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan sistem politik yang ada sekarang, sinergi antara kabupaten dengan desa juga memiliki tantangan. Apalagi desa sekarang tak bisa dikontrol 100 persen.

‘’Dengan keberhasilan kami menyatukan langkah misalnya menyederhanakan dalam enam visi dan misi itu. Kemudian kami berikutnya mensosialisasikan ke bupati/walikota. Sehingga ada kesamaan mimpi bersama. Sehingga kita bergerak bersama itu memiliki visi misi ini bukan sebagai visi misi NTB sebagai provinsi. Tetapi semua kita menyatu di dalamnya,’’ imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Zul menjelaskan enam visi dan misi NTB Gemilang. Pertama, NTB Tangguh dan Mantap. Untuk mewujudkan NTB yang tangguh, memang harus ada kesadaran semua. Dengan menyadari bahwa NTB rawan bencana, maka ada mitigasi yang dilakukan. Ketika ada bencana, sudah bisa diantisipasi untuk meminimalisir korban jiwa. Sehingga NTB Tangguh dan Mantap menjadi program bersama, antara provinsi dan kabupaten/kota.

Ia memberikan contoh seperti di Darwin, Australia. Sebagai tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka sudah melakukan simulasi ketika Indonesia terkena bencana. ‘’Sampai makanan di dalam tas mereka siapkan isinya. Kita, angin puting beliung saja masih panik. Baru nyari mana selimut,’’ kata Dr. Zul.

Misi kedua adalah NTB Bersih dan Melayani. NTB Bersih diterjemahkan lewat program  NTB zero waste. Kemudian NTB Melayani dengan memfasilitasi dan memberikan kemudahan  orang yang berinvestasi di NTB. Namun demikian, meskipun Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar mempermudah investasi di daerah, tetapi masih jauh di lapangan.

‘’Pak Jokowi mengatakan kalau ada investasi untuk kepentingan substitusi impor, tidak usah tanya-tanya, oke saja. Tapi dalam kenyataan, Kejaksaan belum tentu setuju, polisi juga begitu. Makanya kemarin Kapolres dipanggil, Kejaksaan dipanggil. Tetapi di lapangan tetap saja. Jadi, melayani itu yang belum ada izinnya, kita memfasilitasi melengkapi,’’ terangnya.

Misi ketiga adalah NTB Sehat dan Cerdas. Untuk mewujudkan misi ini, telah dibuat program seperti revitalisasi Posyandu dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keempat, kata gubernur, NTB Sejahtera dan Mandiri. Untuk mewujudkannya, Pemprov membuat program industrialisasi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kata gubernur, Pemda harus punya peta jalan tentang kemakmuran. Tidak ada satu daerah atau negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya  tanpa industrialisasi.

‘’Siapapun Bupati KLU, siapapun Bupati Lombok Barat, kalau tidak ada industrialisasi. Maka dia tak akan mencicipi kemakmuran. Kalau kita punya jagung, harus mulai ada keinginan mengolah jagung,’’ katanya.

Ia mengatakan, konsep industrialisasi ini bukan konsep yang baru. Tugas Pemda adalah menyiapkan upgrade kapasitas masyarakat. Dengan memperbaiki pendidikan dan penyesuaian pemberian pelatihan di BLK sesuai potensi atau kebutuhan di dalam daerah. ‘’Oleh karena itu, peta jalan yang dirumuskan setahun ini, kami akan sosialisasikan ke bupati/walikota,’’ kata gubernur.

Ia menambahkan, apabila Lombok Barat, KLU, Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya mengembangkan sektor pariwisata. Maka zero waste bukan lagi suatu program. Tetapi zero waste menjadi kebutuhan.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyarankan apa yang menjadi best practise di kabupaten/kota dapat diakomodir menjadi kebijakan tingkat provinsi. Pasalnya, banyak best practise di kabupaten/kota yang sudah mendapatkan penghargaan di level provinsi, nasional hingga internasional.

‘’Sehingga pada HUT NTB ke-61 Tahun 2019, tidak ada salahnya apabila provinsi, dengan prinsip kemajuan provinsi merupakan akumulasi daripada kabupaten/kota. Sehingga  best practise yang ada di kabupaten/kota juga bisa diakomodir untuk menjadi kebijakan-kebijakan di provinsi. Supaya kebijakan baik itu bisa tertular ke kabupaten/kota lain yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Menurut Najmul, setiap kabupaten/kota mempunyai best practise kebijakan yang dapat ditularkan ke kabupaten/kota lainnya. Seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkenal dengan program  gotong royong. Kemudian di KLU, seperti pelayanan akta kelahiran dan KTP. Dimana, bayi begitu lahir sudah mendapatkan akta kelahiran. Orang tua tak perlu menunggu sebulan atau dua bulan akta kelahiran anaknya bisa jadi.

‘’Mungkin ada manfaatnya apabila provinsi men-share ini sebagai suatu kebijakan yang bisa didorong oleh provinsi, kemudian kabupaten/kota lain. Sehingga harapan kita satu pikiran untuk kabupaten/kota di NTB. Dari kepemimpinan Pak Gubernur, kita ingin maju bersama,’’ katanya.

Selain itu, Najmul juga berharap permasalahan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dapat segera diselesaikan provinsi. Karena kawasan Gili Trawangan masuk kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional.

Pascagempa yang melanda kabupaten termuda di NTB itu tahun 2018 lalu, pariwisata di Gili Trawangan sudah mulai menggeliat.  Bahkan, setiap hari ada 2.600 turis dari Bali yang berkunjung ke Gili Trawangan.

Dengan pengembangan KEK Mandalika, Najmul berharap adanya intervensi yang kuat dari provinsi maupun pusat untuk pengembangan pariwisata di Gili Trawangan. Ia mengaku khawatir, terjadi ketidakseimbangan dengan adanya KEK Mandalika.

‘’Satu sisi KEK Mandalika maju. Kemudian ada yang mengalami stagnasi. Walaupun sejak Bandara Internasional Lombok  didirikan, justru arus turis dari Bali ke KLU lebih deras, tinggi. Karena mereka lebih senang datang dari Bali ke Gili Trawangan, hanya 1,5 jam daripada lewat bandara,’’ katanya.

Najmul juga berharap persoalan sampah di Gili Trawangan dapat diselesaikan. Ia menyebut, produksi sampah di Gili Trawangan sebanyak 18 ton sehari. Jika zero waste menjadi program prioritas provinsi, ia berharap persoalan sampah di Gili Trawangan juga menjadi perhatian, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Ia mengatakan, Pemda KLU sudah membeli lahan seluas 1 hektare di Gili Trawangan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sebenarnya, lahan yang dibutuhkan sekitar 50 hektare. Ia juga berharap agar Pemprov dapat mengusulkan jalan di wilayah Pusuk menjadi jalan nasional.

Terkait dengan program industrialisasi, ia berharap adanya industri kakao di KLU. Karena KLU sudah dijadikan penyedia kakao nasional melihat potensinya yang sangat besar.

‘’Sekarang kami sudah buat kampung cokelet. Sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pertanian. Sentuhan Pemprov untuk KLU menjadi penyedia kakao nasional belum signifikan. Ketika berbicara industrialisasi, mudah-mudahan industri kakao ada di KLU. Karena memang luar biasa potensinya,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer mengatakan, Bupati Bima memiliki cita-cita dan mimpi yang besar. Yaitu, ingin menjadikan Bima yang religius, aman, makmur. Serta pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan masyarakat Bima yang baik.

Dalam mewujudkan mimpi besar itu, Bima ingin bersinergi dengan program-program NTB Gemilang yang dicanangkan Pemprov NTB. ‘’Meskipun tantangan besar di Kabupaten Bima adalah keamanan. Awal-awal Ibu Dinda memimpin, luar biasa tantangannya. Terutama perkelahian antarkampung,’’ katanya.

Dahlan sepakat dengan Bupati KLU bahwa best practise yang ada di kabupaten/kota dapat diakomodir menjadi kebijakan provinsi. Sehingga kabupaten/kota yang lain juga merasakan kemajuan.

‘’Dengan adanya rapat evaluasi di HUT NTB Gemilang, saya sepakat dengan Bupati KLU, intervensi semua tingkat untuk memajukan NTB Gemilang,’’ katanya.

Dahlan mengatakan, kaitan dengan industrialisasi, saat ini sudah berdiri pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia, dibangun di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Penanaman perdana tanaman kayu putih dilakukan akhir 2016 lalu. ‘’Begitu cepat, karena tahun ketiga sudah membangun pabrik,’’ katanya.

Ia mengatakan, pabrik minyak kayu putih tersebut membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Bahkan, katanya, tenaga kerja dari Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar saja masih kurang. ‘’NTB akan menjadi Gemilang ketika nanti minyak kau putih menjadi seksi ke depan. Ini cikal bakal NTB Gemilang akan terwujud,’’ katanya.

Dahlan juga menyinggung soal kondisi hutan yang sudah tidak lestari lagi di Kabupaten Bima. Ia menyebut, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bima, kondisi hutannya sudah rusak parah.

‘’Hutan di seluruh kecamatan sudah tidak lestari lagi, sangat tidak lestari. Apalagi mendekati Pilkada semakin berani. Apalagi kami Senin mendatang ada Pilkades serentak. Itu yang membuat semakin berani,’’ katanya.

Tahun lalu, Pemkab Bima bekerja sama dengan Kodim, Polres dan KPH melakukan penanaman 60 ribu batang pohon di kawasan hutan yang sudah gundul. Namun, begitu selesai penanaman, pohon yang baru ditanam dibakar masyarakat.  ‘’Kami tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kewenangan provinsi. Ini tantangan kita bersama untuk bersinergi,’’ katanya.

Pada akhir masa jabatan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, kata Dahlan sudah ada kesepakatan bersama. Bahwa persoalan perladangan liar akan ditangani bersama. Bahkan, akan diturunkan pasukan Brimob. Tetapi  hal ini tak berlanjut kemungkinan karena tak ada  anggaran.

‘’Perlu atensi kita bersama. Karena sekarang saling menunggu. Karena kewenangan provinsi. Kita harus serius menangani hutan ini. Karena masyarakatnya menanam jagung luar biasa,’’ tandasnya. (nas)