Tukang Bangunan Harus Sertifikasi

Mataram (suarantb.com) – Tak hanya guru, mulai saat ini Pemprov NTB menyediakan sertifikasi untuk profesi tukang kayu. Ini ditandai dengan penyerahan bantuan Mobile Training Unit (MTU) dari Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemprov NTB yang diterima langsung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 1 November 2016.

Menurut Dirjen Bina konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib, program sertifikasi ini sesuai dengan amanat UU Nomor 18 tahun 1999. Bahwa setiap tenaga konstruksi harus mempunyai sertifikat.

Iklan

“Ini dilakukan untuk menjamin kualitas, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah konstruksi. Perusahaan diuntungkan karena dapat tenaga kerja yang memang sesuai dengan sertifikat. Perusahaan tidak akan banyak rugi,” jelasnya.

Pemberlakuan sertifikat ini sudah lebih dulu diterapkan di Malaysia. Dimana gaji pekerja bersertifikat 100 persen, tanpa sertifikat hanya menerima 70 persen. Oleh karena itu, Kementerian PUPR juga sudah melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembina Jasa Konstruksi (LPJK) di Malaysia. Sehingga ratusan hingga ribuan TKI disana sudah bersertifikat. Dan mereka menerima gajinya setara dengan penduduk lokal disana.

“Kita sekarang sedang mengumpulkan kontraktor untuk disosialisasikan. Sehingga nanti yang bersertifikat digaji 100 persen, yang tidak 70 persen. Jadi yang belum ada sertifikat akan segera mencari sertifikat,” imbuhnya.

Upaya sertifikasi ini didukung penuh gubernur. Menurutnya sertifikasi sangat penting, karena menunjukkan profesionalitas dan kompetensi pekerja. “Sertifikasi ini penting untuk menentukan mutu dari pekerjaan konstruksi di NTB bisa meningkat. Karena ada banyak pekerjaan konstruksi di NTB,” ujarnya.

Dari 7 juta profesi tukang bangunan di Indonesia, baru 651 ribu yang telah bersertifikat. Sedangkan di NTB dari 10 ribu pekerja, hanya 2 ribu yang telah lulus sertifikasi. Angka ini diharapkan Yusid akan mengalami peningkatan di 2017 dan 2018.

Sayangnya, sertifikasi profesi tukang bangunan ini diakui Yusid memang tidak berpengaruh pada saat tender. “Tapi tidak mempengaruhi tender, hanya tenaga ahli yang mempengaruhi bukan tenaga terampil (tukang bangunan),” akunya. (ros)