Tujuh Tahun Tanpa Aktivitas, KSB Surati Investor

Mars Anugrainsyah (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melayangkan surat peringatan ke manajemen PT Gili Balu terkait belum adanya aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud. Surat dengan nomor 050/09/Bappeda/II/2020 itu, merupakan langkah tegas Pemkab terhadap perusahaan lantaran selama tujuh tahun diberikan izin untuk mengelola kawasan Gili Balu, tetapi tidak satupun aktivitas pembangunan. Jika sampai dengan bulan April tidak kunjung ada aktivitas juga, maka Pemerintah berencana mengambil tindakan tegas lainnya.

“Memang sudah tujuh tahun lamanya mereka berencana melakukan investasi di kawasan Gili Balu, tetapi faktanya sampai saat ini justru mereka tidak juga aktivitas pembangunan apapun. Masalah ini tentu sangat kami sayangkan terjadi, akan menjadi penghambat pertumbuhan investasi itu sendiri. Makanya di dalam surat peringatan itu, jika sampai bulan April ini mereka tidak juga melakukan aktivitas usaha maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai aturan berlaku,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang, Mars Anugrainsyah S.Hut,. M.Si, Kamis, 6 Februari 2020.

Iklan

Dikatakannya, berdasarkan hasil laporan yang diterima pihaknya dari management, belum adanya aktivitas usaha dilakukan karena masih ada beberapa izin yang belum diselesaikan perusahaan. Alasan ini sebenarnya sudah menjadi alasan klasik yang selalu diberikan management setiap dilakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan.

Alibi-alibi seperti itu sah-sah saja diberikan oleh perusahaan, tetapi yang diinginkan Pemerintah saat ini yakni adanya aktivitas pembangunan di lokasi yang sudah diberikan izin tersebut. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab moral ke masyarakat yang selalu mempertanyakan nasib investasi di Gili Balu merupakan hal yang harus dibayar dengan adanya aktivitas usaha.

Jika tetap saja dibiarkan berlarut tanpa diberikan sanksi tegas, dikhawatirkan perusahaan juga tidak akan menunjukan keseriusannya untuk berinvestasi. Apalagi kewajiban yang melekat di Pemerintah juga sudah semuanya dilakukan baik itu membantu perusahaan berkoordinasi dengan Provinsi dan juga Pemerintah pusat. Baik itu dalam hal kepengurusan izin IUPJL, RPKPH, sampai dengan izin-izin yang lain sudah dibantu dan difasilitasi.

Saat ini, Pemerintah menagih janji mereka untuk segera melakukan aktivitas usaha sebagaimana komitmen awal ketika datang ke KSB untuk berinvestasi. “Tugas kita untuk membantu proses perizinan sudah kita laksanakan dengan baik, tinggal kita menunggu saja mereka (perusahaan) berbuat. Kami juga tetap akan memantau progres yang ada di lapangan dengan harapan mereka tidak menghindar dari komitmen,” ungkapnya.

Ditegaskannya, jika sampai bulan April mereka tidak kunjung juga melakukan aktivitas pembangunan, maka akan ada upaya lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah. Karena pada prinsipnya investasi ini dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Dan ketika ada investasi yang mandek tanpa ada kejelasan justeru itu menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tentu pemberian surat peringatan ini juga tidak ada kaitannya dengan investasi yang mereka lakukan di Pantai Pink yang saat ini juga tanpa ada kejelasan.

Pemberian surat peringatan murni dilakukan karena pertimbangan asas manfaat yang diberikan oleh perusahaan dengan harapan bisa segera melakukan aktivitas usaha. Ketika sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak juga melakukan aktivitas usaha, maka pihaknya tidak akan segan-segan menempuh upaya lain termasuk langkah hukum.

“Kami sangat berharap supaya mereka bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan komitmen awal. Jika mereka mengelak dengan alasan klasik yang selalu disampaikan, maka kami tidak akan lagi memberikan toleransi dan akan tetap kita berikan sanksi tegas,” pungkasnya. (ils)