Tujuh Hakim Diduga Langgar Kode Etik

Ridho Ardian Pratama. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Setidaknya tujuh orang hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan di NTB diproses Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB. Ketujuh hakim sudah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Setelah didukung bukti, direkomendasikan dijatuhkan sanksi.

Namun sanksi atas pelanggaran kode etik sedang menunggu keputusan sanggahan atau keberatan Mahkamah Agung  (MA). Jika tidak ada keberatan, maka tujuh oknum pengadil itu akan diproses sanksinya.

Iklan

Koordinator Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH menyebut secara umum, mereka yang diajukan sanksi itu empat dari pengadilan di Pulau Lombok dan tiga dari Pengadilan di Pulau Sumbawa.

“Kami proses karena terkait dengan pelanggaran kode etik murni. Sudah diajukan rekomendasi dijatuhkan sanksi. Tinggal menunggu keputusan MA,” kata Ridho kepada Suara NTB, Minggu, 29 Desember 2019.

Sesuai ketenuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, jika ada keberatan dari MA atas rekomendasi sanksi, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama.

‘’Tapi kalau tidak ada sanggahan sampai dengan 60 hari, maka harus dieksekusi,’’ tegas Ridho. Sanksi bisa berupa penurunan pangkat hingga paling berat non palu.

Sementara soal dugaan pelanggaran kode etik oleh tujuh oknum hakim tersebut, tak disebutkan spesifik. Ridho hanya menggambarkan, dari 10 pelanggaran kode etik hakim, ada diantaranya yang diadukan seperti bertemu dengan para pihak terkait persidangan, menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu dan kasus asusila.

Dalam proses ini, pihak MA sebagai penentu, karena berpeluang disanggah atau diterima. Namun kewenangan KY juga sudah jelas,  bahwa yang ditangani dalam kasus tujuh  hakim tersebut di luar soal teknis yudisial yang jadi kewenangan MA.

  OTT Kepala Pasar Sayang-Sayang Harus Jadi Pelajaran

Selain itu, murni yang diproses adalah sesuai laporan ke pihaknya tentang perilaku oknum hakim tersebut bukan pemeriksaan terdahulu oleh MA. ‘’Tapi ini adalah murni pengaduan yang kami proses,’’ tandasnya.

Kini pihaknya menunggu putusan MA yang sedang memproses semua rekomendasi secara nasional dari KY RI.

Dalam rangkaian penanganan laporan, Ridho merinci, sedikitnya ada 25 laporan yang masuk ke pihaknya. Namun tidak semua laporan bisa diproses terkait KEPPH. Sebagian diteruskan ke Badan Pengawas MA. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here