Tuan Rumah MotoGP, Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Harus Punya HKI

Robinson Sinaga (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB yang telah mendaftarkan produknya untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih sangat minim. Padahal dengan kepemilikan HKI tersebut produk yang dihasilkan dapat bersaing, terutama mengikuti perkembangan NTB yang menjadi lokasi gelaran MotoGP 2021 mendatang.

Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Robinson Sinaga, menerangkan, sejak 2016 sampai saat ini kepengurusan HKI di NTB hanya berjumlah ratusan. HKI sendiri meliputi hak paten serta perlindungan lainnya seperti perlindungan hukum bagi produk yang dihasilkan.

Iklan

‘’2016 itu ada sekitar 100 UKM yang mendaftar. Tahun ini juga ada 100 pelaku usaha yang kita daftarkan, biayai, dan kita monitor nanti sampai mereka mendapatkan sertifikat HKI itu. Karena memang pendaftarannya juga tidak gratis,’’ ujar Robinson saat dikonfirmasi, Kamis, 22 Oktober 2020.

Pihaknya mendorong pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB dapat mengurus HKI bagi produknya. Terlebih HKI sangat penting untuk mendukung ekosistem UMKM demi tercapainya pertumbuhan ekonomi di NTB.

Diterangkan, untuk membantu pelaku usaha mendapatkan HKI tersebut Kemenpar telah menyiapkan anggaran khusus yang ditujukan untuk fasilitasi proses pendaftaran. Di mana untuk satu unit usaha dan produk membutuhkan biaya Rp1,8 juta untuk mendaftar.

“Ada dua yang kita fasilitasi adalah pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Pelaku pariwisata misalnya dia punya jasa travel, guide (pemandu wisata), kalau ekonomi kreatif ada kuliner dan kerajinan, musik, seni, SPA itu kita fasilitasi,’’ jelasnya.

Dengan fasilitas yang diberikan tersebut pihaknya berharap pelaku usaha di NTB tidak terkendala secara finansial untuk mengurus HKI. Terlebih NTB dengan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika akan menjadi pusat ekonomi baru setelah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang akan bersaing secara global.

‘’Mandalika itu ditetapkan jadi satu dari destinasi super prioritas (DSP). Jadi karena sudah ditetapkan, kami akan dukung kebijakan pemerintah dengan memberi pelatihan dan dukungan-dukungan lainnya,’’ pungkasnya. (bay)