Trotoar Dicaplok PKL, Hak Pejalan Kaki Hilang

Lapak di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida dibangun secara permanen. Dicaploknya trotoar oleh oknum pedagang menghilangkan hak pejalan kaki. Pemkot Mataram akan melakukan penertiban terhadap bangunan tersebut. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Hak pejalan kaki di Kota Mataram hilang. Pasalnya, trotoar banyak dicaplok oleh oknum pedagang kaki lima (PKL). Pendestrian itu digunakan sebagai tempat berjualan. Alih – alih ditertibkan, justru pemanfaatan trotoar untuk berjualan menjamur.

Pantuan Suara NTB, Minggu, 12 September 2021, trotoar di sepanjang Jalan Majapahit nyaris ramai dikuasai oleh oknum pedagang. Kursi, meja bahkan gerobak diletakkan di atas trotoar. Alasan peningkatan ekonomi, hak pejalan kaki direnggut. Demikian halnya di Jalan TGH. Faisal. Lapak permanen dibangun di atas pendestrian.

Iklan

Hak pejalan kaki dijelaskan dalam Pasal 131 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Regulasi ini menyebutkan bahwa pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya. Selain itu, pejalan kaki memiliki prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

Selanjutnya, pasal 132 pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menggunakan bagian jalan yang sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi. Kewajiban berikutnya adalah pejalan kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Untuk pejalan kaki disabilitas harus untuk memakai tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman mengaku, pihaknya sudah memberikan teguran secara marathon kepada para pedagang, agar tidak menggunakan pendestrian sebagai aktivitas ekonomi. Rupanya, peringatan itu tidak dihiraukan dengan baik. “Kita sudah mengingatkan sambil menjelaskan bahwa tidak boleh berjualan di atas trotoar,” kata Miftah dikonfirmasi pekan kemarin.

Aktivitas PKL di Jalan Majapahit sifatnya insidentil. Artinya, trotoar dimanfaatkan sementara pada malam hari saja. Hal ini diberikan kelonggaran selama bangunan tidak permanen. Beda halnya kata Miftah, lapak di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Turida membangun secara permanen.

Permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan Balai Jalan Nasional. Rencananya lapak itu akan dibongkar karena diduga menyalahi aturan. “Tinggal kita tertibkan saja,” pungkasnya.

Miftah mengaku dilema. Di satu sisi, aktivitas pedagang untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain, mereka menyalahi aturan karena menggunakan pendestrian notabene merupakan hak pejalan kaki. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional