Transportasi Publik di Mataram Butuh Peremajaan

Ilustrasi angkutan umum di Kota Mataram (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Menurunnya minat masyarakat Kota Mataram untuk menggunakan moda transportasi publik menjadi atensi pemerintah daerah. Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram akan melakukan survei peminatan masyarakat terhadap transportasi publik tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh, menerangkan survei tersebut paling cepat dilakukan 2021 mendatang. Tujuannya untuk mengetahui jenis transportasi publik yang dapat memberikan persaingan harga dan menjamin keamanan penumpang sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Iklan

“Transportasi publik kita sekarang ini sudah makin sedikit dan tua-tua. Jadi seharusnya transportasi publik kita sudah peremajaan moda,” ujar Saleh saat dikonfirmasi, Senin, 19 Oktober 2020. Kendati demikian, hal tersebut diakuinya masih perlu melihat kondisi di masyarakat.

“Kita harapkan masyarkaat nanti dengan transportasi publik yang terpercaya, murah, aman bisa berubah dari moda transportasi pribadi ke transportasi publik,” sambungnya.

Di sisi lain, Saleh menyebut salah satu masalah utama saat ini adalah belum tergabungnya transportasi publik yang ada di dalam satu badan usaha. “Sebenarnya itu harus dalam bentuk badan usaha, bukan dalam bentuk perorangan seperti sekarang ini,” jelasnya.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kerugian yang menyebabkan penyedia jasa transportasi publik gulung tikar. “Kalau sudah bentuknya badan usaha, rugi sedikit itu tidak terasa. Tapi kalau perorangan begini rugi sedikit itu sudah terasa seperti mau bangkrut,” ujar Saleh.

Untuk itu, peremajaan baik sistem maupun unit transportasi disebutnya sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengalihkan minat masyarakat dan mengurangi jumlah transportasi pribadi yang belakangan memadati ruas-ruas jalan kota.

“Transportasi pribadi ini yang memadati jalan dan membuat macet sekarang. Padahal biaya yang dikeluarkan masyarakat jadi tinggi juga,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya akan menerapkan program Buy the Service yang telah dirancang Kementerian Perhubungan.

“Di program itu mungkin akan kita pakai skema subsidi dulu untuk pengusaha angkutan,” sambungnya.

Diterangkan, salah satu moda transportasi umum yang menjadi catatan pihaknya saat ini adalah cidomo. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, sampai saat ini ada sekitar 300 cimodo dalam kota dan 100 cidomo luar kota yang beroperasi di Mataram.

Ratusan cidomo tersebut telah didata untuk kebutuhan pembinaan. Khususnya perbaikan sistem agar cidomo yang beroperasi dapat bergerak secara terorganisir dan memperhatikan pelayanan. “Walaupun dia tradisional, sebagai angkutan publik dia wajib menjaga dan memperhatikan keselamatan penumpang, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, kemudian menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Saleh.

Salah satu elaborasi yang berusaha dicapai adalah peruntukan cidomo di Mataram sebagai angkutan pariwisata. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram.

“Karena yang dikeluhkan dari cidomo ini kotoran kudanya dan parkir sembarangan. Nanti kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk elaborasi, yang jelas bahwa angkutan pariwisata tidak layak kalau tidak memperhatikan variabel kebersihan,” tandas Saleh. (bay)