Transaksi Harian PKL Diperkirakan Rp 40 Miliar Sehari

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah tak boleh beranggapan ketika penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan, lalu masalah selesai. Justru hal baru yang muncul adalah kemiskinan dan pengangguran bila penertiban tak dibarengi pembinaan. PKL adalah aset daerah, dan omsetnya bisa mencapai Rp 40 miliar sehari.

Peluang usaha yang sebetulnya tidak disadari memberi kontribusi menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Data lama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, jumlah PKL di NTB mencapai 80 ribuan.

Iklan

Jika dihitung, rata-rata transaksi satu PKL sebesar Rp 500.000/hari, maka akan terakumulasi sebesar Rp 40 miliar perputaran uang di tingkat PKL. Angka ini tidak kecil menurut Ketua APKLI Provinsi NTB, Irwan Prasetya.

Terhadap besaranya transaksi di kalangan PKL ini, ia beberapa kali telah menyuarakan agar perguruan tinggi negeri di NTB melakukan kajian, ataupun bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun sampai saat ini hal ini tak juga menjadi perhatian.

Kajian tersebut maksudnya agar menjadi perhatian pemerintah, dan menjadi acuan kontribusi PKL terhadap kondusivitas investasi di daerah.

“Benar, bahwa PKL terhitung investor. Dan harusnya mendapatkan perhatian yang sama,” ujarnya.

Sayangnya yang sering dilihat, ketika PKL bermunculan, pemerintah justru menggerakkan aparatnya untuk melakukan penertiban. Dengan dalih bukan pada tempatnya. Mestinya, yang dilakukan adalah mengarahkan, sekaligus melakukan penataan. Dari sisi kebijakan penganggaran, keberpihakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima menurutnya sangat minim.

“Coba cek, apakah ada prioritas penataan lapak untuk PKL. Keberpihakan pemerintah itu tidak ada untuk pedagang kecil,” imbuhnya.

Lihat saja PKL terlihat cenderung kumuh dan tidak tertata, karena memang tidak ada respon positif dari pemerintah untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana PKL. Misalnya dilarang menggunakan kayu, terpal bedek dan kayu, harusnya didukung menggunakan lapak rangka besi yang yang berbeton.

“Kalau mereka disuruh menertibkan diri sendiri dan menata diri sendiri, susah, sementara mereka modalnya kecil,” ujarnya.

Tugas pemerintah yang diberikan fasilitas dan anggaran negara, itulah tanggung jawabnya. Ia mencontohkan, di kota-kota lain pemerintah turun tangan penuh memberdayakan PKL. Misalnya di Bandung,  ketika muncul gejala PKL memicu kamacetan dan kekumuhan, dibuatkan lapak di atas, sehingga tidak mengganggu kebersihan dan kesemrawutan di bawahnya.

“Begitu caranya kepala daerah, jangan dibiarkan PKL tumbuh-tumbuh sendiri, nata-nata sendiri, apalagi digusur. Yang digusur itu yang jual barang-barang haram dan bertentangan dengan hukum. PKL tidak melanggar hukum, justru membantu pemerintah. Mereka adalah pahlawan ekonomi, dan pemerintah tidak menyadari ini,” katanya.

Pihak pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, di satu pihak, pemerintah justru membuat orang miskin, tanpa sadar. Menggusur tanpa panataaan, memperbanyak izin retail modern, itu mematikan masyarakat kecil menurutnya.

Penggusuran tanpa pemberdayaan, maka akan memicu meningkatnya jumlah TKI/W yang belum tentu nasibnya akan jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. “Ada yang pulang dalam peti mati, ada yang pulang bawa anak tanpa bapak, gejala itu tak disadari oleh pemerintah, akibat penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa pemberdayaan. Banyak perusahaan-perusahaan, manfaatkan dana CSR salah satunya untuk memberdayakan PKL,” demikian sarannya. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here