Tragedi Kapal TKI Tenggelam, FPR NTB Gelar Aksi Tabur Bunga

Mataram (suarantb.com) – Duka  yang kembali menimpa puluhan  pahlawan devisa asal NTB telah membangkitkan reaksi simpati  dari elemen masyarakat.  Musibah kapal pengangkut TKI asal Lombok yang tenggelam di Teluk Mata Ikan, Rabu  2 November 2016 ini pun memicu lahirnya desakan agar  biaya pengurusan dokumen  TKI bisa dibuat lebih  ringan.

Seperti diketahui, kapal tersebut mengangkut 101 penumpang. Sebanyak 98 TKI dan tiga anak buah kapal menjadi korban musibah maut itu. Dari data terkini, sebanyak 9 TKI asal Lombok meninggal dalam peristiwa tersebut.

Iklan

Menyikapi tragedi tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB, menggelar aksi tabur bunga di perempatan BI Mataram, Selasa, 8 November 2016. FPR NTB menuntut pemerintah tidak menutup mata dengan tragedi yang menimpa pahlawan devisa tersebut.

Kordinator FPR NTB, Zul Harmawardi, mengatakan “jalur tikus” yang digunakan oleh para buruh migran untuk menuju maupun pulang dari Malaysia, telah diketahui oleh pemerintah kedua negara. Namun, pemerintah terkesan menutup mata terhadap jalur tidak resmi tersebut.

“Untuk menggunakan jalur resmi, biayanya sekitar 3.100 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp 9.600.000. Sedangkan menggunakan jalur tidak resmi sekitar 500 sampai 800 RM, atau setara Rp 1.550.000. Selisih biaya yang begitu tinggi menyebabkan mereka terdorong untuk melalui jalur tidak resmi,” ujar Wadi dalam orasinya.

Ia  menilai maraknya calon buruh migran Indonesia yang menggunakan  jalur tidak resmi, dipicu karena mahalnya biaya pengurusan dokumen. Untuk berangkat ke Malaysia menggunakan jalur resmi, calon TKI harus mengeluarkan Rp 8 – 10 juta. Sedangkan melalui jalur tidak resmi mencapai Rp 3 – 4 juta.

“Sementara untuk berangkat ke Arab Saudi menggunakan jalur resmi mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Itu di luar biaya hidup selama di penampungan. Bobroknya pelayanan pengurusan dokumen di Indonesia khususnya NTB, menjadi persoalan utama yang terus dipelihara,” ujarnya.

Selain masalah di atas, FPR NTB juga mengungkapkan hal serupa  terjadi juga di Malaysia. Untuk memperpanjang paspor dan dokumen lainnya, TKI harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 30 juta. Massifnya pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh perusahaan atau majikan, menjadi problem utama yang harus pula diperhatikan pemerintah Indonesia.

Dalam tuntutannya FPR NTB menuntut pemerintah untuk menurunkan biaya pengurusan dokumen agar TKI tidak lagi menggunakan jalur tidak resmi. Kemudian mendesak aparat mengusut tuntas calo TKI ilegal, dan sejumlah tuntutan lainnya. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here