TPTGR akan Libatkan Jaksa Tagih Kerugian Daerah

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Salah satu langkah efektif untuk penyelesaian temuan kerugian daerah mencapai Rp17 miliar, dengan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Keputusan ini sejak sekretariat TPTGR dipindahkan dari Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) ke Inspektorat Provinsi NTB.

Koordinasi ke JPN setelah mengklasifikasi temuan kerugian daerah yang bersumber dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bentuknya penyerahan kewenangan penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

Iklan

‘’Kita akan lihat nanti, mana yang akan diserahkan ke JPN. Nanti tim TPTGR yang bersama Jaksa Pengacara Negara. Mana yang diserahkan melalui SKK, mana yang dihapus setelah melalui rekomendasi dan mana yang  dihitung sebagai pengembalian untuk yang sisa Rp 17 miliar itu,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen.

Inspektur juga akan melakukan beberapa langkah penyelesaian, termasuk dengan agenda siding majelis TPTGR. Pada sidang berikutnya diperkirakan ada dua hal yang diputuskan. Pertama terkait rencana pelibatan JPN dan rencana untuk memutuskan mana yang tidak dapat ditagih dengan alasan kuat dan mana yang wajib ditagih.

“Nanti diputuskan di sidang, mana yang harus dikembalikan, mana yang boleh tidak dikembalikan. Asal didukung oleh data pendukung. Untuk sidang, kita siapkan Februari atau paling lambat Maret (2019),” jelasnya.

Ia juga akan tetap berkoordinasi dengan BPKAD sebagai instansi yang menjadi pusat TPTGR sebelumnya. Secara objektif akan dilihat angka  penyelesaian yang sudah masuk ke sekretariat TPTGR.

 Ia memastikan, tugasnya adalah menuntaskan sisa temuan Rp 17 miliar, akumulasi temuan BPK maupun Inspektorat. Namun akan dipilah temuan yang tidak dapat diselesaikan dengan alasan sah.

“Kalau  di situ ditetapkan BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah, itu direkomendasikan (dihapus). Sedangkan temuan Inspektorat yang tahun 2001  sampai 2010, sepertinya memang banyak potensi untuk dihapus,’’ ungkapnya.

Alasannya, banyak yang dilakukan penagihan, tapi tim kehilangan jejak. Ada yang sudah pindah dan tak terlacak, ada juga yang sudah meninggal dunia. Seperti pihak ketiga atau rekanan yang masuk dalam temuan, juga tak dapat ditagih karena banyak yang sudah pindah alamat. Tapi dengan kekuatan baru TPTGR di Inspektorat, penagihan itu akan digencarkan kembali.

Sebelum kewenangan Sekretariat TPTGR diserahkan ke Inspektorat, Kepala Sekretariat TPTGR H. Azhar sebelumnya membeberkan sisa temuan Inspektorat dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Nilai setoran mencapai Rp 64.423.443.  Dua, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada OPD, disebut dengan Tuntutan Perbedaharaan (TP). Nilai setoran mencapai Rp 126.553.673.

 Setoran untuk TP sesuai temuan BPK, hanya dari dua instansi. Yakni Setwan NTB menyetor Rp24 juta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan setoran terbanyak mencapai Rp102,4 juta.

Untuk TGR sisanya masih mencapai Rp 2.446.681.938 dan untuk TP sisanya mencapai Rp 4.490.747.478. Jadi, tersisa akumulasi kerugian daerah  yang belum disetor mencapai Rp 6.937.429.000.

Soal angka temuan yang besar mengendap di sejumlah instansi, Ibnu Salim percaya dengan komitmen kepala OPD dengan ditanda tanganinya  Surat Pertanggungjawaban Mutal (SPM). (ars)