TPTGR Adili Penunggak Kerugian Negara

Majelis TPTGR dipimpin Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti, didampingi Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) H. Supran saat sidang penyelesaian tunggakan kerugian negara kepada rekanan dan kepala OPD. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi NTB memanggil dan mengadili para penunggak kerugian negara. Pihak yang disidang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rekanan yang tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi NTB maupun Inspektorat Jenderal (Irjen) RI.

Pemanggilan dilakukan pekan lalu. Bertindak sebagai Ketua Majelis Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H.Sayuti, M.Sc., P.hD, didampingi Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.MH dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) H. Supran. Mengenakan toga majelis TPTGR ketiganya mengklarifikasi OPD dan rekanan penunggak kerugian negara.

Iklan

‘’Kita sudah memanggil para rekanan yang tersangkut dengan TPTGR  dan  didampingi oleh beberapa Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran di masing masing dinas,’’ kata kepala Sekretariat TPTGR, H. Azhar kepada Suara NTB, Sabtu, 29 Desember 2018 menjelaskan terkait materi sidang.

Dari undangan dan hasil klarifikasi Majelis TPTGR, cukup memuaskan pihaknya.  Disyukurinya, sebagian besar hadir dan sanggup menyelesaikan bebannya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.

Kecuali, katanya,  penunggak yang tidak diketahui keberadaannya, termasuk yang sudah meninggal atau alasan realistis lainnya.

Setelah menyatakan kesanggupan, selanjutnya majelis menguatkan komitmen tertulis kepada kepala OPD  atau perwakilannya dan kepada rekanan untuk proses penyelesaian.

‘’Disarankan kepada Kepala OPD untuk membuat kajian sebagai bahan usulan majelis TPTGR  kepada gubernur untuk diadakan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku,’’ jelasnya.

Dalam catatan Inspektorat NTB saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih.

Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Irjen mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen.

Azhar menambahkan, Sekretariat TPTGR  telah merekap data secara lengkap dan  akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. ‘’Tapi nanti ini terkait waktu yang tepat melakukan sidang majelis (lagi),’’ jelasnya.

Kapan terakhir OPD laporkan progress untuk Desember? ‘’Berdasarkan keputusan sidang majelis, progres penyelesaian sampai tanggal 31 Desember ini,’’ pungkasnya. (ars)