TPPO Arab Saudi, Cukong Dapat Modal Rp180 Juta Perorang

Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menggiring tersangka cukong TPPO, HW ke ruang pemeriksaan, Jumat, 6 Maret 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Inti Japfarindo, HW (43) kini meringkuk di penjara. Bisnis penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) kolaps. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat ini diduga mengirim ratusan PMI ilegal ke Timur Tengah sejak 2015. 42 diantaranya warga NTB yang dipulangkan November 2019 lalu.

“Tersangka HW ini adalah penyandang dananya,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Jumat, 6 Maret 2020 didampingi Dirreskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata, dan Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati.

Iklan

Tersangka HW ditangkap Selasa lalu. HW menjadi buruan karena diduga memodali tekong untuk merekrut korban. HW merupakan jaringan tersangka Siti Aisyah. Siti Aisyah sudah masuk penjara lebih dulu. Dia diduga yang merekrut Siti Nurjanah, warga Jago, Praya, Lombok Tengah yang meninggal dunia dalam kebakaran penampungan PMI di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi, Juni 2019 silam.

“HW memberikan SA (Siti Aisyah) sebesar Rp12 juta per sekali merekrut. Uang itu untuk membuat paspor, medical, ongkos transportasi korban, uang fit kepada keluarga korban, dan bayaran untuk SA,” terang Artanto.

Korban Siti Nurjanah direkrut pada Desember 2018 dengan iming-iming gaji tinggi plus bonus ibadah di tanah suci. Serta diberi uang fit atau santunan sebesar Rp3 juta. Siti Nurjannah berangkat. Tapi akhirnya tidak pulang lagi.

Tersangka Dibiayai Agensi

Tersangka HW merupakan Direktur PT Inti Japfarindo. Perusahaannya bergerak di bidang Penempatan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bermarkas di Kota Bekasi, Jawa Barat. HW mengaku sudah mengirim PMI ke luar negeri sejak 2009. Beberapa diantaranya, 42 warga NTB yang dipulangkan pada November 2019 lalu. mereka adalah yang belum sempat diberangkatkan karena masih diinapkan di penampungan.

Perusahaan HW memang terdaftar dengan pengiriman tujuan Timur Tengah. Moratorium pengiriman PMI tahun 2015 membuatnya banting arah. Tujuan pengiriman pindah haluan ke Asia Pasifik, seperti Malaysia dan Singapura. Pujewati mengatakan, HW tetap mengirim PMI ke Timur Tengah. Tapi secara diam-diam.

“Dia main dua kaki. Misalnya yang direkrut 100, paling yang dikirim legal 10 orang,” ungkapnya.

HW masih punya kenalan dengan agensi tenaga kerja di Timur Tengah. permintaan PMI tetap datang. Mengirim ilegal bagi HW berbuah cuan besar. Agensi membiayai penuh HW untuk setiap kepala yang direkrut.

“Agensi sana setiap orang bisa sampai Rp180 juta untuk menyiapkan (PMI) yang mampu, yang ada keterampilan. Dari sana mintanya tetap yang legal,” beber Pujewati.

Tapi HW ingin untung besar. Merekrut PMI dengan kualifikasi kerja dan keterampilan butuh ongkos banyak, waktunya juga tidak sebentar. “Tidak mau dia keluarkan ongkos pelatihan. Dia tinggal kirim orang  saja,” imbuhnya.

HW kini sudah ditahan di Rutan Polda NTB. Dia disangka dengan pasal 10 atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No21/2007 tentang pemberantasan TPPO dan pasal 81 juncto pasal 86 UU RI No18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (why)