TPP dan Honor Kontrak Belum Dibayar, Program OPD di Lobar Tak Jalan Akibat Anggaran Terkendala Sistem SIPD

H. Fauzan Husniadi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) mengeluh lantaran semua program kegiatan belum bisa berjalan alias mandek, akibat pencairan anggaran terkendala sistem pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak hanya program kerja yang terkendala, namun pembayaran honor tenaga kontrak dan tunjangan pegawai (TPP) sampai dua bulan belum bisa dibayarkan. Selain itu para wakil rakyat Juga mengeluh akibat tunjangan mereka belum dibayarkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi mengakui anggaran Pemda memang belum bisa dicairkan karena terkendala SIPD. Sistem ini dinilai bagus karena untuk pelaporan langsung diambil dari sistem ini. Namun secara rincian belum semua mencakup di daerah. Sistem ini, jelas dia berbeda dengan SIMDA, baik itu menu aplikasi yang ada di SIPD. Digit rekening berbeda dan apa yang di SIMDA tidak semua ada di SIPD. Padahal SIMDA ini sudah lama diterapkan.

Iklan

Contohnya, di SIMDA sudah tercakup iuran wajib pegawai, Taspen. Sedangkan di SIPD hanya ada PPh saja. Lalu siapa yang nanti yang memotong kalau anggaran sudah ditransfer ke OPD. Ada juga menu-menu wajib yang harus Dieksekusi justru tidak tersedia di SIPD. Sehingga di sini menyebabkan kesulitan dari pihaknya untuk melakukan pencairan anggaran. “Ya semua OPD mengeluh, masih stagnan programnya. Karena menunggu anggaran. Kalau uang di kas sudah ada. Tapi Sistem bagiamana pencarian belum jelas,”jelas dia, Senin, 25 Januari 2021.

Terkait kapan kondisi ini normal? Pihaknya belum mendapatkan petunjuk yang jelas. Memang dalam sudah BPKP meminta Pemda menparalelkan antara SIPD dengan SIMDA. Hanya saja yang harus dipahami bahwa antara SIPD dengan dengan SIMDA itu berbeda jauh. “Kalau lakukan SIMDA, mengeksekusi mengeluarkan sekarang. Maka kita harus entry lagi ke SIPD, karena di SIPD itu otomatis berurutan nomor registrasinya” ujarnya.

Ia sendiri sedikit heran dengan penerapan aplikasi ini. Di satu sisi bagi yang tidak menerapkan ada sanksi. Akan tetapi di sisi lain kesiapan Sistem tidak siap sampai hari ini di pusat. Belum lagi, antar SIPD dengan Bank NTB Syariah untuk CMS. Bagiamana caranya kata dia melakukan pencairan sp2D harus ngelink dengan Bank NTB Syariah. Dampak dari itu, tidak saja program yang mandek, namun untuk membayar operasional, listrik dan air saja tidak bisa. Termasuk TPP ASN dan honor kontrak daerah. “Belum dibayarkan,”aku dia. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional