TPP ASN Pemkot Mataram Segera Cair

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN lingkup Pemkot Mataram segera dilakukan. Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi memastikan proses tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada persyaratan untuk pencairan di smester dua ini, harus izin ke kementerian, dan kita sudah mengajukan izin itu lewat sistem. Sekarang tinggal menunggu persetujuan saja, dan memang koordinasi terakhir kita kemarin, balasan dari pusat masih diproses sekarang,” ujar Syakirin, Kamis, 26 Agustus 2021.

Iklan

Menurutnya, dalam pengajuan tersebut salah satu syarat yang menjadi perhatian adalah capaian pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat langsung penanganan pandemi Covid-19. Sampai dengan smester pertama 2021 pembayaran insentif tersebut diharuskan minimal mencapai 50 persen.

“Kebetulan kita sudah sampai 66 persen untuk pembayaran insentif ini. Karena itu, dengan melihat perizinan smester pertama dan melampirkan soal pembayaran insentif nakes itu kita sudah bisa mengajukan izin pencairan TPP untuk semester dua ini,” jelasnya.

TPP sendiri akan diterima oleh seluruh pegawai lingkup Pemkot Mataram. Mulai dari pejabat struktural hingga staf umum. Anggaran sebesar Rp9 miliar yang disiapkan untuk TPP tersebut akan diberikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan memotivasi semangat kerja dari ASN itu sendiri.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan secara gelondongan atau tidak dalam rincian. Sementara, sistem penarikan anggaran berdasarkan rincian. Sebagai contoh, untuk nilai basic terdiri dari beban kerja dan prestasi kerja pada posisi 40-60 persen. Sehingga perlu rincian penjabarannya.

Nominal TPP yang diproleh pegawai pun berbeda-beda. Tergantung kelas jabatan masing-masing yang diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2021.

Dalam Perwal tersebut ditentukan CPNS menerima TPP sebesar 80 persen dari basic TPP yang diberikan berdasarkan kelas dan nilai jabatan. Sedangkan CPNS dan PNS yang diperbantukan pada pemda menerima TPP 50 persen dari basic TPP.

Untuk CPNS dan PNS guru yang tidak menerima tunjangan profesi menerima TPP 50 persen dari basic TPP yang diberikan berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Dinas Pendidikan. Sedangkan CPNS dan PNS RSUD dan Puskesmas yang menerima remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya dengan nilai lebih kecil dari TPP PNS yang ditetapkan akan diberikan selisih kekurangannya. (bay)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional