TPA Ijobalit Terancam “Overload”, Tumpukan Sampah Capai Tujuh Meter

Selong (Suara NTB) – Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di Ijobalit sudah terancam overload. Lahas seluas 9 hektare diprediksi tidak lagi bisa menampung sampah hingga 2019 mendatang.

Menyikapi hal itu diperlukan tambahan areal lagi sehingga bisa menampung sampah-sampah kiriman. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki, SSTP., saat ini ketinggian tumpukan sampah sudah 7 meter.

Iklan

Mulki mengaku, tumpukan sampah di TPA Ijobalit pernah jebol  hingga meluber ke lahan milik warga. Kejadian serupa dikhawatirkan kembali terjadi pada musim hujan yang sebentar lagi tiba. Harapannya, bisa segera dapat tambahan areal, sehingga bisa menata kembali kawasan. “Memang harus ada TPA baru,” paparnya.

Menurutnya, sampah tiap hari yang masuk sebanyak 50 ribu kubik atau setara dengan 20 ton. Itu artinya, lahan seluas 9 hektare itu tidak akan mampu lagi menampung sampah-sampah kiriman. Diperlukan setidaknya 5 hektar tambahan baru dan hal itu sudah diusulkan tinggal menunggu respons lanjutan.

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Lotim agar bisa tuntas menangani sampah. Termasuk menggandeng Jerman. Akan tetapi, upaya bersama Jerman itu batal, karena terkendala dukungan anggaran. Termasuk tidak adanya dukungan dari pusat.  Sementara itu, persoalan sampah ini tiap hari terus bertambah.

Pada tahun 2019, lanjutnya,  pihaknya menargetkan Lotim bisa bebas dari persoalan sampah. Dalam merealisasikan target ini, diperlukan keteribatan semua pihak. Termasuk keterlibatan dari desa-desa.  Seiring dengan peningkatan anggaran desa, diharapkan masalah persampahan di masing-masing desa ini bisa ditangani. Penanganan sampah dari desa ini harus segera direncanakan. Desa-desa diharapkan bisa mandiri untuk mengurus sampah.

Sejumlah desa sudah mampu mandiri penanganan sampah. Seperti di  Terara sudah bisa menggaji petugasnya Rp 1,5 juta per bulan yang proses penggajiannya dari retribusi sampah. Begitupun Selong sudah bisa Rp 1,2 juta. Dari cara sederhana mengolah sampah itu, semua desa dan kelurahan diyakini bisa menangani masalah sampah. Asalkan ada komitmen dari kepala desa maupun lurah. ‘’Tidak perlu takut melakukan pungutan, karena sudah ada aturan membolehkan,’’ ujarnya. (rus)