TP4D Tolak Dampingi Tiga Proyek Pemerintah

Kasi TP4D Kejati NTB, Erwin Indrapraja (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tidak ingin hanya jadi ‘’pemadam kebakaran’’,  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menolak mendampingi sejumlah proyek pemerintah. Alasannya, dari hasil kajian, sejumlah proyek itu tidak memenuhi syarat didampingi dan jadi bahan evaluasi di 2019 ini.

Dari tiga proyek yang ditolak pendampingannya, yang pertama proyek di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN)  Mataram.  Proyek gedung itu awalnya diajukan permintaan pendampingan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  Namun setelah pengajuan,  tidak ada kelanjutan perkembangan atau itikad dari PPK menyerahkan dokumen tambahan.

Iklan

‘’Setelah ditunggu cukup lama,  tidak ada kabar. Kami putuskan tidak bisa melanjutkan komunikasi untuk rencana pendampingan,’’ tegas Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Penolakan kedua untuk proyek Politeknik Pariwisata (Poltekpar)  di Lombok Tengah. Proyek ini saat awal pembangunan muncul pihak yang mengklaim sebagai pemilik. Kemudian  muncul gugatan perdata dari Suryo yang mengklaim pemilik lahan 41,555 hektar lokasi proyek itu. ‘’Kita tolak karena masih dalam proses sengketa waktu itu,’’ jelasnya.

Kegiatan ketiga adalah permintaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan nilai miliaran rupiah untuk operasional kegiatan selama 2018 lalu.  Namun permintaan ini juga ditolak karena tidak terpenuhi syarat untuk didampingi.

‘’Syarat pendampingan adalah wujudnya kegiatan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Sehingga kita tolak,’’ jelasnya.

Penolakan itu di luar permintaan yang disetujui TP4D yang mencapai 19 Satker mengajukan permintaan per Desember 2018, dengan jumlah kegiatan 329 item.  Nilai total proyek sebesar Rp7 triliun lebih.

Ditambahkan Dedi, ke depan akan terus melakukan perbaikan sistem pendampingan. Diupayakan diberi pemahaman kepada OPD agar mengajukan permintaan di awal atau saat perencanaan.  Karena permintaan saat di pertengahan kegiatan rentan muncul persiapan, terutama saat pekerjaan dilaksanakan. Diingatkan Dedi,  TP4D tidak ingin jadi ‘’pemadam kebakaran’’ atau dibutuhkan saat ada masalah.

‘’Kalau pun ada permintaan di tengah kegiatan atau setelah kontrak, kita cek dulu, apa kendalanya. Kalau memang berpotensi masalah, maka tidak bisa didampingi,’’ tandasnya.

Maka disarankan kepada PPK, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga rekanan,  ketika memutuskan pendampingan TP4D harus siap untuk terbuka.  Dengan begitu,  masalah yang  sudah muncul atau potensi masalah yang akan muncul bisa diidentifikasi sejak awal. Seperti kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran.

Kerja TP4D adalah kegiatan kolaboratif antara Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat. Selama ini pihaknya sudah sejalan dengan Inspektorat Provinsi NTB dan Polda NTB dalam   kegiatan pemantauan proyek sampai ke pengecekan lapangan. (ars)