TP4D Hentikan Proyek Dinas Perkim di KLU

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – TP4D terpaksa menghentikan proyek Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penghentian atas kesepakatan dengan rekanan yang menyatakan mundur, karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan setelah terdampak gempa.

Keputusan penghentian proyek itu disetujui TP4D setelah ada pernyataan resmi dari rekanan menolak melanjutkan proyek dengan alasankeadaan darurat. ‘’Proyek dihentikan karena ada penolakan dari kontraktor. Karena alasan force majure,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH kepada Suara NTB Senin, 19 November 2018.

Iklan

Sebelumnya, rekanan pelaksana bersama TP4D melakukan asesmen proyek yang Rumah Layak Huni (RLH) tipe 21 di seluruh NTB. Hasilnya, paling parah kerusakannya di Lombok Utara. Ada 186 unit yang dibangun di beberapa titik di daerah yang terpapar gempa 7,0 SR tanggal 5 Agustus lalu itu.

‘’Dari hasil pengecekan, paling parah di Lombok Utara. Makanya rekanan angkat tangan, tidak mau melanjutkan proyek dengan pernyataan resmi,’’ jelasnya.

Alasan force majure memang dibenarkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa, pihak rekanan bisa menyatakan mundur karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan alasan rugi.

Situasi ini membuat dilema pihaknya, termasuk Perkim Provinsi NTB. Sebab di sisi lain, warga terdampak gempa berharap bantuan rumah tersebut untuk segera ditempati karena rumah mereka sudah luluh lantak. Namun ada solusi dari Perkim, alokasi anggaran dapat diajukan tahun depan dan menunjuk rekanan lain.

Dedi Irawan mengatakan, TP4D akan melanjutkan prosedur pengawasan proyek tersebut, karena di tempat lain masih berlanjut. Seperti di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima.

 Seperti diketahui, Pemprov NTB melalui Dinas perumahan dan Pemukiman memprogramkan bantuan pembangunan sebanyak 1.129 unit rumah layak huni (RLH) di 175 Desa sasaran sewilayah NTB.

Program bantuan itu dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp31,22 miliar lebih.

Pembangunan RLH tersebut mendapat pendampingan dan pengawalan dari TP4D Provinsi NTB yang bertugas memberi advice hukum agar proyek tersebut terlaksana secara tertib dan lancar. Program pembangunan RLH tipe 21 untuk masyarakat kurang mampu. (ars)