Tolak Pemangkasan ADD, Kades di Lobar Ancam Lakukan Aksi

Ilustrasi ADD

Giri Menang (Suara NTB) -Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) menolak rencana Pemkab Lobar yang akan memangkas sekitar Rp 2 miliar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk refocusing. Sebab dikhawatirkan akan memicu gejolak di desa lantaran Pemerintah Desa (Pemdes) sangat kekurangan membayar insentif para perangkat desa. Terlebih dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

“Karena sumber utama insentif Pemdes sampai kelembagaan di situ. Jadi dikhawatirkan kalau dipotong ini akan menjadi gejolak di tingkat desa,” kata Kepala Desa Badrain, Romi Purwandi yang dikonfirmasi, Rabu, 21 Juli 2021. Ia pun akan melakukan aksi ke Pemda jika pemangkasan ADD tetap dilakukan. Menurutnya beberapa anggaran ADD tidak sama. Lebih khusus, kata bendahara Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar itu, desa di kawasan utara kecamatan Narmada. Jika dilakukan pemotongan akan sangat berdampak bagi Pemdes. “Saya pikir juga AKAD sudah menolak itu,” tegasnya.

Iklan

Meski ada refocusing Dana Desa (DD) untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 sebesar 8 persen sesuai perintah pusat, dinilai Romi tak terlalu berdampak pada ADD. Hanya saja, besaran pemberian ADD yang diberikan Pemkab di pandemi ini jauh dari harapan dalam rangka membangun desa.“Jadi 90 persen ADD itu hanya bisa untuk membayar gaji, sementara operasional saja sangat lemah, apalagi ini mau dipotong,” herannya.

Rencana pemtongan ADD itu hanya membuat Pemdes menjadi dilema. Tentu wajar jika pihaknya akan menanyakan pemotongan itu kepada Pemkab Lobar jika tetap ingin dilakukan. Ia justru menyingung anggaran di DPRD yang dirasa perlu dilirik untuk pemotongan.“Yang perlu dilirik itu, anggaran di DPR. Saya kira itu perlu dilirik untuk dipotong karena anggaran lebih besar,” singgungnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar, Sahril tegas menolak pemangkasan ADD itu. Pasalnya ditengah pandemi ini ia menilai sudah cukup banyak anggaran di desa yang terefokusing. Baik itu untuk BLT DD maupun kebijakan refocusing sebesar 8 persen untuk penanganan covid-19. Sehingga dengan akan adanya pemangkasan ADD akan semakin membebani desa.

“Kami tidak setuju pemangkasan ADD, karena desa dalam situasi sekrang sudah banyak kebijakan yang direfokusing. Refokusing dari pusat saja udah berlebihan,” jelasnya.

Diakuinya, ADD untuk membayar gaji, honor, insentif para perangkat desa. Sehingga ADD ini tidak bisa diutak-atik karena peruntukannya sudah baku. Bahkan kondisi saat ini saja, ADD masih dirasa masih kurang. ADD saat ini, desa belum bisa menggunakan untuk kegiatan fisik, hanya ke pemberdayaan dan belanja pegawai saja. Ia menilai daerah harus peka mengatur keuangan, dan ADD jangan sampai dikurangi. Karena kalau dikurangi akan menimbulkan polarisasi anggaran yang akan menimbulkan persoalan di desa.

Penolakan pemotongan ADD mendapat dukungan DPRD Lobar. Ketua Komisi I DPRD Lobar, Romi Rahman menyarankan agar Pemkab Lobar mempertimbangkan rencana pemotongan ADD seluruh desa dengan total mencapai sekitar Rp 2 miliar. Romi menilai jika kebijakan itu dilakukan akan sangat membebani desa dalam melayani masyarakat.

“Kebijakan pemerintah daerah ini perlu dipertimbangkan lagi lah. karena memang kebutuhan di desa ini, kebutuhan langsung kepada masyarakat dan tentu ketika direfocusing akan membebani pemerintah desa,” terangnya.

Dampak pemangkasan ADD akan sangat dirasakan oleh perangkat desa. Apalagi beban desa dengan besaran ADD setiap desa tak sama dan bervariasi sehingga sangat berat. Belum lagi dengan kondisi Covid, peran desa dinilai sangat berperan dalam pencegahan,proses vaksinasi, hingga BLT yang bersumber dari DD. Apabila ADD dikurangi, maka kosekuensinya akan mempengaruhi kinerja perangkat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lobar, Heri Ramadan mengatakan bahwa ADD disesuaikan karena dana transfer Pusat dikurangi termasuk di dalamnya DAU. Sehingga otomatis pembiayaan ke bawah dikurangi.“Baik ke OPD dan desa,”ujarnya. Pihaknya mengupayakan agar tidak terjadi penyesuaian ADD. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional