Tolak Eksplorasi Gunung Samoan Terus Berlanjut

Nampak masa aksi yang didominasi anak-anak saat melakukan orasi di graha fitrah.(Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Selamatkan Gunung Samoan (GMKSGS) masih terus menyuarakan penolakan eksplorasi gunung Semoan di Lingkungan Sebubuk. Aksi lanjutan kembali dilakukan supaya Pemerintah segera mencabut izin eksplorasi yang dimiliki PT SBM karena dianggap akan merusak lingkungan.

“Aksi ini merupakan kesekian kalinya kami lakukan tapi sayangnya Pemerintah masih belum bersikap atas tuntutan kami. Karena jika eksplorasi tetap saja dilakukan maka dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat,”  ujar H. Syamsuddin Kordinator aksi di depan Graha Fitrah, Senin, 19 Oktober 2020.

Iklan

Disebutkannya, gunung Semoan merupakan jantung Kota Taliwang dan menjadi sumber mata air bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kaki gunung tersebut. Jika pemerintah tidak segera mencabut izin maka akan sangat tidak baik bagi lingkungan. Tentu tidak hanya di lokasi tersebut saja melainkan kompleks KTC juga akan terancam jik aktifitas eksplorasi dilakukan. Karena dari gunung Samoan ada sekitar 7 hektar lahan didalam kota Taliwang yang masuk daerah eksplorasi. Oleh karena masalah ini harus segera disikapi secara serius sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin eksplorasi PT SBM. Jika tidak maka biarkan kami yang akan mengambil tindakan sendiri,” ancamnya.

Ditemui terpisah pjs Bupati Sumbawa Barat, DR. H Muhammad Agus Patria SH., MH mengatakan sebagai Pjs tentu tidak ada kewenangan untuk mencabut izin yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Pemerintah terdahulu. Desakan untuk mencabut izin tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan karena akan sangat menyalahi aturan. Tetapi jika ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan dimaksud pada eksplorasi dilakukan maka Pemerintah akan bersikap dan mengambil tindakan tegas. Jika tidak ada pelanggaran, maka tidak ada kewenangan pemerintah untuk menghentikan aktifitas yang saat ini sedang berjalan. Apalagi masalah izin sudah tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan di provinsi sehingga yang lebih berperan adalah provinsi. “Saya jelas katakan tidak ada wewenang untuk mencabut izin tersebut karena izinnya sudah keluar sejak tahun 2014 lalu. Kecuali jika akan pelanggaran izin bisa langsung kita hentikan sesuai dengan aturan berlaku,” singkatnya. (ils)