Tol Lembar – Kayangan Dinilai Belum Urgen

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggap rencana pembangunan jalan tol dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat (Lobar) – Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) belum urgen. Mekipun demikian, Kementerian PUPR tetap melakukan kajian  terkait dengan rencana pembangunan jalan ini.

Demikian diungkapkan Kabag Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Setjen Kementerian PUPR, Ir. Riono Suprapto, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis, 16 November 2017 kemarin. Riono menyatakan, Lombok belum begitu padat arus lalu lintasnya. Selain itu, tingkat kemantapan jalan nasional di NTB sudah berada di atas 90 persen.

Iklan

‘’Jalan tol itu kan perlu biaya. Kalau tidak terlalu urgen, tidak perlu (dibangun) jalan tol. Belum terlalu urgen kecuali fly over, under pass di simpang-simpang jalan kalau ada bottleneck  atau kemacetan, perlu,’’ kata Riono.

Jika melihat kondisi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Lombok, Riono melihat belum terlalu urgen dibangun jalan tol. Ia mengatakan pembangunan jalan tol belum terlalu mendesak untuk dibuat.

Namun, katanya, Kementerian PUPR sudah melakukan kajian mengenai usulan rencana pembangunan jalan tol Lembar – Kayangan ini. Ia menjelaskan perencanaan ke depan ada rencana pembangunan jalan tol di NTB. Tetapi hal itu akan dikaji dari segala sisi. Baik mengenai lahan, tipologi daerah dan lainnya.

Ia mengatakan, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan suatu infrastruktur kadang menjadi hambatan. Sehingga harus betul-betul dikoordinasikan mengenai tata ruang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masih dikaji sehingga pada saat pelaksanaannya lebih mudah. Di sisi lain jalan tol itu tidak menggunakan APBN. Kita menggunakan alternatif pendanaan swasta atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” terangnya.

Dengan perkembangan pariwisata NTB, kata Riono bahwa memang perlu penyiapan infrastruktur yang memadai. Kementerian PUPR sudah memproyeksikan akan ada peningkatan yang cukup signifikan infrastruktur di NTB.

Pasalnya, banyak wisatawan yang berkunjung di NTB. Jika ada gangguan alam seperti bencana Gunung Agung di Bali beberapa waktu lalu maka wisatawan akan eksodus ke NTB.

“Artinya harus diantisipasi penyediaan infrastruktur terhadap perkembangan pariwisata di sini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 16 November 2017 siang kemarin mengatakan bahwa memang untuk  pembangunan jalan tol masih belum urgen. Tetapi untuk jalan by pass Lembar – Kayangan harus segera dibuat.

Sebenarnya, kata Ardhi, Pemprov menginginkan supaya ada kombinasi antara jalan tol dan by pass. Hal ini untuk mengurangi beban pemerintah pusat. Artinya pada ruas-ruas tertentu yang bankable dibuat jalan tol oleh investor. Kemudian pada ruas lainnya yang tidak bankable dibuat jalan by pass oleh pemerintah.

“Ruas yang bankable investor yang masuk. Sedangkan yang tidak bankable pemerintah yang masuk.  Jadi kita tunggu lah. Katanya feasibility study-nya  sedang dikerjakan Ditjen Bina Marga. Masih terus kita dorong pembangunan jalan Lembar – Kayangan ini,” tandasnya.

Pembangunan jalan tol  sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)