Toko Modern Dinilai Berkontribusi Sumbang Angka Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) – Meskipun belum ada hasil survei, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) 1995 Provinsi NTB meyakini toko modern berkontribusi menyumbang angka pengangguran dan kemiskinan. Karenanya penting pemerintah daerah memperhatikan kembali izin-izin yang sudah dan akan diberikan.

Data yang masuk ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB, jumlah toko modern sudah mencapai 234 unit. Terbanyak di Kota Mataram. Pantauan media ini, di beberapa tempat toko modern diposisikan berdampingan. Jaraknya bahkan kurang dari 500 meter. Di pintu masuk Dasan Agung Mataram, misalnya, satu wilayah digerogoti toko modern. Lokasinyapun berada di pinggir jalan nasional.

Iklan

Padahal dalam ketentuan Perpres nomor 112 tahun 2017 yang mengatur tentang pendirian toko modern diharuskan dengan ketentuan ideal jarak dan lokasinya. Bahkan tak diperkenankan terlalu berdekatan dengan pasar tradisional. Toko modern ini bahkan nyaris menggerus hingga ke pelosok-pelosok.

“Ini artinya kurang bagus bagi pedagang-pedagang kios kita,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dra. Hj. Fitriyah, MM.

Dinas Perdagangan NTB saat ini meminta kepada kabupaten/kota untuk mendata lebih lengkap jumlah dan sebaran toko modern. Pemerintah provinsi tak bisa melakukan proteksi karena kebijakannya ada pada pemerintah kabupaten/kota selaku pemberi izin. Hj. Fitriyah mengatakan, perlunya pemerintah membatasi toko modern sehingga tak menggangu stabilitas ekonomi mereka para pedagang kecil.

Ketua APLKI Provinsi NTB, Irwan Prasetya memberikan gambaran dampak positif dan negatif keberadaan toko modern. Terhadap hadirnya Indomaret dan Alfamart yang kian menjamur sejatinya telah dilakukan penolakan. Disampaikan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota. Sayangnya protes tersebut tak digubris.

“Dari awal kami menolak keberadaan toko modern ini. Karena ini milik perorangan, dan hanya memperkaya orang-orang tertentu,” ujarnya.

Pedagang kali lima dan pedagang asongan diibaratkannya seperti peperangan antara menggunakan senjata tradisonal melawan senjata modern. Indomaret dan Alfamart telah mengambil alih 27 item yang seharusnya menjadi jualan pedagang kaki lima.

“PKL jual rokok, toko modern jual rokok. Pedagang asongan jual sabun, toko modern jual sabun. Bagaimana pedagang kecil menang, toko mereka begitu nyamannya, menggunakan AC, ini kan persoalan,” ujarnya.

Pada dasarnya tak ada yang melarang masuknya toko modern, hanya saja harus diatur penempatannya sehingga tak kebablasan dan menggurita seperti yang bisa dilihat saat ini. Pedagang kecil, kata Irwan Prasetya, merasakan dampak psikologis dan ekonomi.

Dampak psikologinya, mereka melawan pengusaha raksasa dan kebijakan pemerintah selaku pemberi izin. “Mereka iri, mau marah dan merusak, mau bakar, mereka terancam pidana, akhirnya makan hati, mati-mati sendiri,” demikian Ketua Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPI) Provinsi NTB ini pada Suara NTB di Mataram, Jumat, 3 Maret 2017.

Maraknya toko modern ini dalam analisasnya memicu pengangguran dan kemiskinan yang berat diturunkan oleh pemerintah. Hitung-hitungan sederhananya, ketika satu kios terdampak (collapse) oleh toko modern, satu keluarga yang akan menjadi miskin dan mengangur. Sebaliknya, satu toko modern hanya akan memperkaya satu pengusaha.

“Boleh saja dia menyerap tenaga kerja, paling tiga sampai lima paling banyak. Sementara berapa puluh kios dan keluarga yang menerima dampaknya. Kemiskinan dan pengangguran tak perlu dihitung rumit-rumit, batasi toko modern,” imbuhnya.

Irwan Prasetya menyarankan, kiranya pemerintah memperhatikan pedagang-pedagang pasar. Hingga berpuluh-puluh tahun menurutnya jarang dijumpai ada pedagang pasar berubah status menjadi pedagang toko. Harusnya sarana dan prasarana pendukung pedagang pasar tradisionallah yang diperioritaskan. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here