TNGR Bantah Kriminalisasi Warga Jurang Koak

Mataram (suarantb.com) – Dugaan adanya kriminalisasi terhadap warga Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim), dibantah oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Menurut TNGR, tiga warga Dusun Jurang Koak telah disidangkan, sehingga tidak mungkin kriminalisasi dilakukan.

“Kalau masuk ke sidang pengadilan bagaimana mau disebut kriminalisasi toh pak. Kalau kriminalisasi orang yang enggak bersalah dianggap bersalah. Sekarang sudah di pengadilan, satu orang divonis bersalah, apa itu dimaksud kriminalisasi?” ujar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Dr. R. Agus Budi Santoso, S.Hut., MT saat dihubungi suarantb.com, Minggu, 9 Oktober 2016.

Iklan

Agus menjelaskan bahwa kasus tersebut telah diproses melalui pengadilan. Sehingga ia menyerahkan semuanya pada proses hukum yang sedang berjalan.

“Kalau sudah masuk ke ranah hukum kan tidak etis kalau kita berkomentar, serahkan saja pada proses hukum yang berjalan. Kalau dia tidak bersalah tidak mungkin lah dia divonis bersalah, kan kita percaya pada peradilan kita.” jelasnya.

Sementara terkait adanya klaim bahwa tanah di Dusun Jurang Koak telah digarap sejak zaman leluhur, Agus menyerahkan pembuktiannya pada pengadilan.

“Tidak masalah, kan semua orang berhak mengklaim cuma kita bicara masalah pembuktian. Nah, masalah pembuktian kalau sekarang kasusnya sudah di pengadilan, biarlah pengadilan yang memutuskan,” katanya.

Meskipun baru menjabat kepala balai selama lima bulan, namun menurut Agus, pihak TNGR tidak mungkin secara represif mengusir warga di sekitar. Hal tersebut tentunya telah melalui mediasi yang panjang.

“Tidak boleh dong kita melarang orang mengklaim. Kan enggak boleh pak. Tapi benar ndaknya ya serahkan pada pengadilan. Saya baru lima bulan jadi kepala balai mas. Itu kasus sudah sejak 3 tahun yang lalu. Jadi mediasi sejak jaman dulu, enggak mungkin langsung represif. Tindakan represif itu tindakan terakhir,” ungkapnya.

Agus mengatakan dirinya tak mau terlalu berkomentar karena kasus itu sudah masuk pengadilan.”Karena nanti kita dianggap mengganggu jalannya persidangan, yang kedua kewenangannya sudah tidak di saya lagi untuk berkomentar kasus yang sudah berjalan di pengadilan,” tutupnya. (szr)