TKW asal Sumbawa Lolos Hukuman Mati

Mataram (Suara NTB) – Dua Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTB berhasil lolos dari hukuman mati dari pengadilan di Saudi Arabia. Menurut rencana, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan menjemput dan memulangkan dua TKW asal Sumbawa itu pekan ini.

Dua TKW itu,  Sumiyati binti Muhammad Amin dan Masani binti Syamsuddin Umar. Mereka  lolos dari hukuman mati setelah Pengadilan Banding di Arab Saudi menolak tuntutan qisas terhadap keduanya.

Iklan

“Akan kami pulangkan dan tiba di Sumbawa, Insya Allah tanggal 6 atau 7 Juni ini,” kata juru bicara Kemlu H. Lalu Muhammad Iqbal kepada Suara NTB, Senin, 4 Juni 2018. Pihaknya akan memberikan jadwal  terbaru untuk kepastian waktu pemulangan ke Sumbawa.

Sumiyati dan Masani yang berasal dari Desa Kalimango, Kecamatan Alas Timur, Kabupaten Sumbawa, NTB, dijadwalkan landing di Jakarta pada Rabu 6 Juni 2018, pukul 15.40 dengan pesawat Emirate EK-356.

Kasus hukum bermula saat keduanya ditangkap kepolisian Saudi pada 27 Desember 2014 atas tuduhan bersekongkol melakukan santet sehingga anak majikan menderita sakit permanen.

Mereka juga menghadapi tuduhan bersekongkol membunuh ibu majikan, Hidayah binti Hadijan Mudfa al-Otaibi dengan cara menyuntikkan zat lain dicampur dengan insulin ke tubuh ibu majikan yang menderita diabetes. Campuran itu diduga mengakibatkan korban meninggal.

Secara intensif kedua WNI mendapat pendampingan dari pihak KBRI dalam menjalani proses hukum di persidangan. Menurut Muhammad Iqbal, tim KBRI secara rutin melakukan kunjungan penjara untuk membekali keduanya dalam menghadapi proses pemeriksaan persidangan.

Pada sidang ke-10, 20 Februari 2016, Pengadilan Pidana kota Dawadmi memutuskan perkara kasus sihir dengan menjatuhkan hukuman ta’zir (dera). “Masing-masing dihukum penjara di Kota Dawadmi selama 1,5 tahun untuk Sumiyati dan 1 tahun untuk Masani,” sebutnya.

Putusan tersebut didasarkan bukti pengakuan kedua WNI saat di penyidikan yang dilegalisasi pengadilan.

Pada persidangan 10 Agustus 2017, Pengadilan memutuskan untuk menolak tuntutan qisas atau hukuman mati terhadap kedua WNI. Alasannya, salah seorang ahli waris, Sinhaj Al Otaibi, di depan persidangan menegaskan mencabut hak tuntutan qisas terhadap kedua WNI tanpa menuntut kompensasi apapun.

Sebagai gambaran, sebuah tuntutan qisas harus dilakukan secara konsensus di antara para ahli waris korban dan tidak boleh ada dissenting opinion. Apabila ada salah satu anggota keluarga mencabut, maka tuntutan tersebut menjadi gugur. Itu ada ketentuan yang sangat dikenal dalam “al-Tasyri’ al-Jina’iy” atau hukum pidana Islam.

Atas putusan tersebut, keluarga lain yang dimotori oleh Fahad al-Otaibi bersikukuh mengajukan banding. Namun Pengadilan Banding pada akhir tahun 2017 menguatkan putusan Pengadilan Pidana Dawadmi yang menolak tuntutan qisas terhadap kedua WNI yang masih bersaudara ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H. Wildan mengaku belum mendapat informasi terkait TKW yang lolos hukuman mati tersebut. Ia menyarankan Suara NTB mengkonfirmasi BP3TKI. Namun ia berjanji akan membantu memulangkan kedua TKW tersebut ke daerah asalnya Sumbawa. (ars/bul)