TKI NTB Terancam Hukuman Mati, Ini Upaya Gubernur NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan, pembelaan terhadap salah seorang TKI asal Lombok Tengah (Loteng) yang terancam hukuman pancung masih terbuka lebar. Saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menunjuk pengacara mendampingi Zainul Wathoni (31) di Malaysia.

‘’Memang sudah ada pendampingan. Komunikasi saya waktu itu langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Dan mereka sudah didampingi,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Kantor Gubernur, Jumat, 30 November 2018.

Iklan

Dijelaskan, proses hukum yang dijalani Zainul Wathoni masih dalam tahap awal. Artinya, prosesnya masih sangat panjang. ‘’Masih ada kesempatan kita melakukan pembelaan,’’ ujarnya.

Apalagi, kata Dr. Zul,  Direktur Perlindungan TKI Kemenlu merupakan orang NTB yakni  L. M. Iqbal. Ia mengaku terus intensif berkomunikasi terkait dengan nasib TKI yang bermasalah dengan hukum di Malaysia ini.

‘’Potensi untuk kita melakukan pembelaan masih cukup besar, masih panjang. Kita sudah menunjuk pengacaranya,’’ tandas gubernur.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor, Malaysia bergerak cepat mendampingi Zainul Wathoni (31), TKI asal Loteng  yang terancam hukuman gantung. Langkah advokasi itu sebagai upaya meringankan hukuman Zainul agar selamat dari pidana mati.

Zainul Watoni  adalah warga Aik Bukak, Dusun Langalawe, Kecamatan Batukliang, Loteng. Dia dituntut hukuman mati karena diduga membunuh Rizal Muhamad pada 4 November 2018 lalu. Terdapat beberapa luka tusukan di tubuh korban sehingga membuat korban meregang nyawa.

Polisi kemudian menangkap pelaku dan kekasihnya. Mereka diduga terlibat pembunuhan tersebut. Atas perbuatannya, Zainul Watoni dijerat pasal 302 KUHP Malaysia dengan ancaman hukuman gantung.

Dalam proses pendampingan hukum  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sudah menunjuk Kantor Pengacara Gooi & Azzura.  Ancaman hukuman gantung itu diketahuinya belum final, karena proses hukum masih panjang. Sebab masih pada tingkatan pengadilan tingkat pertama atau Mahkamah Magistrat. (nas)