TKI Korban Selamat Berencana Temui DPRD NTB

Mataram (suarantb.com) – Tragedi kapal tenggelam yang mengangkut TKI di Teluk Mata Ikan, Batam menjadi perhatian banyak warga NTB. Pasalnya, mayoritas TKI yang meninggal berasal dari Lombok. Di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, sebanyak empat jenazah telah dipulangkan.

Sementara satu jenazah lagi rencananya dipulangkan hari ini, Rabu, 10 November 2016. Sehingga total jenazah TKI yang meninggal yang berasal dari desa tersebut sebanyak lima orang yang telah diidentifikasi.

Iklan

Sebanyak 22 korban selamat dari berbagai kabupaten di Lombok telah dipulangkan, Minggu, 6 November kemarin. Beberapa korban yang selamat rencananya akan menemui DPRD NTB untuk melakukan dengar pendapat terkait masalah TKI yang berujung pada tenggelamnya kapal tersebut.
Kepala Desa Selebung, Agus Kusuma Hadi mengatakan ia dan para TKI korban selamat dari peristiwa kapal tenggelam bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB, akan menyambangi DPRD NTB untuk melakukan dengar pendapat.

“Karena sudah empat jenazah (sekarang lima) yang teridentifikasi menjadi korban kapal tenggelam berasal dari Desa Selebung. Kita dengan dibantu FPR NTB akan menyambangi DPRD NTB untuk mendiskusikan masalah TKI,” ujarnya belum lama ini.

Kelima jenazah korban kapal tenggelam asal Desa Selebung yakni, Mahrun, Siti Aisyah, Jaenab, Jainatun, dan Aldi alias Purnama Sidi yang belum ditemukan. “Aldi ini nama di kampungnya adalah Purnama Sidi. Tapi nama di dokumen berbeda, entah mengapa,” ujarnya.

Agus mengatakan kejadian tenggelamnya kapal tersebut tidak berdiri sendiri. Tetapi juga ada persoalan lain yang juga tidak kalah pentingnya, yakni proses penempatan TKI di luar negeri.
“Selain pemerintah dinilai tidak mampu memberikan lowongan pekerjaan. Proses penempatan TKI berbelit-belit dan mahal, di sisi lain kebutuhan rumah tangga mendesak. Sehingga itu yang memicu mereka terdorong secepatnya merantau,” bebernya.

Menurut Agus, proses penempatan TKI yang panjang memicu munculnya calo-calo TKI yang membujuk masyarakat menjadi TKI secara ilegal. Hal senada juga diucapkan Aktivis Komunitas Study Bali – Nusra, Jhony Suryadi. Menurutnya dari beberapa rentetan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada indikasi praktik pembiaran terhadap TKI yang berangkat secara ilegal.

“Sehingga itu dimanfaatkan oleh calo-calo TKI. Dalam peraturan cenderung berbicara soal penempatan (TKI) saja. Tidak berbicara dalam konteks jaminan perlindungan, maupun jaminan sosial atau gajinya sebagai TKI,” ungkapnya.

Pengurusan dokumen keberangkatan yang mahal, memicu TKI berangkat melalui jalur ilegal yang notabenenya lebih murah dan mudah proses keberangkatannya. Sehingga mereka rencana melakukan dengar pendapat bersama DPRD NTB untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here