TKI Ilegal Marak, Pemprov Diminta Introspeksi

Mataram (suarantb.com) – Banyaknya TKI ilegal asal NTB yang bekerja di Malaysia disinyalir akibat belum maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk itu, kalangan DPRD NTB meminta Pemda harus melakukan introspeksi diri terkait hal tersebut.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono, SH kepada wartawan, Jumat, 18 November 2016. Menurut Kasdiono, pemerintah harus segera membenahi sistem kerjanya terutama dalam memberikan pelayanan kepada para TKI asal NTB.

Iklan

“Saya kira kita semua harus introspeksi diri. Kita jangan hanya menyalahkan masyarakat. Karena banyak hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.

2 - Zainal

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, H. Zainal

Menurutnya, salah satu yang menjadi indikator kenapa jumlah TKI ilegal semakin banyak karena pelayanan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB yang belum optimal. Masih banyak celah bagi calo untuk mengorganisir TKI melalui jalur tidak resmi.

“Kita harus introspeksi diri. Kita sudah banyak meninggalkan prosedur. Saya tanya PJTKI mana yang masih melakukan penyuluhan. Ini yang menyebabkan calo merajalela,” ujarnya.

Ia mengatakan pelayanan yang tidak efektif dan efisien dari pemerintah membuat para calon TKI lebih memilih jalur ilegal tersebut. “Masyarakat kita yang dari Selebung kalau mau mengurus harus ke Praya. Begitu juga yang dari Sembalun harus ke Selong. Ini kan membuat masyarakat lebih memilih calo,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Disnakertrans untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pelayanan terhadap TKI. Bagaimanapun juga, lanjut Kasdiono, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya sependapat kalau kita harus introspeksi kenapa masyarakat lebih memilih lewat calo daripada dinas,” katanya.

Pengusaha yang bergerak sebagai penyalur TKI ini menyarankan supaya para calo ini digandeng oleh pemerintah. Mereka menjadi mitra pemerintah untuk mengurus TKI agar berangkat ke luar negeri melalui jalur yang benar baik dengan sosialisasi maupun pendampingan.

  Saat Wabah, Akuntabilitas Tetap Diawasi

“Kita introspeksi. Pertama tentang calo, apakah harus kita bersikap pada calo. Calo ini tidak serta merta kita binasakan tapi kita bina dulu. Kalau nggak bisa dibina baru kita binasakan. Kenapa tidak kita manfaatkan orang-orang ini untuk mensosialisasikan TKI yang benar di masyarakat,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, Drs. Zainal mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya menghentikan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Bahkan telah membentuk Satgas khusus.

“Kami sudah membuat satgas TKI non prosedural mencegah hal itu,” katanya.
Namun, ia mengakui banyaknya jalur menuju Malaysia membuatnya sulit membendung hal tersebut. “Teman-teman itu berbagai cara dilakukan agar bisa pergi. Ada yang dari Yogyakarta dan Surabaya. Kami tidak bisa dong mencegah orang yang mau ke luar daerah. Walaupun dari penampilannya kita tahu lah. Termasuk yang berangkat dari demarkasi Lembar,” terangnya.

Untuk itu, Zainal meminta kepada semua pihak untuk bersinergi menghentikan laju masyarakat NTB yang pergi ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Bagaimanapun hal itu merupakan tanggung jawab bersama. “Jadi banyak sekali masalah itu. Maka dari itu kami berharap mari kita meningkatkan sinergitas kita, mencegah teman-teman kita yang berangkat dengan ilegal ke luar negeri,” tandasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here