TKD ASN Lotim Diusulkan Naik 100 Persen

Selong (Suara NTB) – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) tahun 2018 mendatang diusulkan naik 50-100 persen. Kenaikan 50 persen bagi pejabat struktural dan 100 persen bagi pelaksana.

“Jika saat ini setingkat staf hanya menerima TKD Rp 200 ribu per bulan, tahun depan menjadi Rp 400 ribu per bulan,” terang Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi, Rabu, 11 Oktober 2017.

Iklan

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim ini menyebutkan, usulan kenaikan sudah mulai dibahas dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 mendatang. Kenaikan TKD ini berlaku untuk semua ASN dan sudah diminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Najamudin mengakui rencana kenaikan TKD untuk seluruh ASN. Teriring dengan kenaikan TKD tersebut diharapkan kinerja dan profesionalisme seluruh ASN meningkat.

Diakui, besaran kenaikan TKD juga sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran di lingkup pemda. Soal PAD, menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai OPD yang berwenang menarik sumber PAD.

Kepala Bapenda, Salmun Rahman yang dikonfirmasi terkait kenaikan TKD, mengaku senang dengan adanya kebijakan untuk 2018. Peningkatan TKD semata untuk memprioritaskan kualitas sumber daya aparatur.  Harapannya agar tidak terlalu membebani keuangan daerah, seluruh ASN terus berusaha untuk meningkatkan PAD. Seperti di BKPSDM yang diketahui memiliki aset yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memperoleh PAD. Salah satu asetnya adalah Computer Assisted Test (CAT). CAT ini kata Salmun bisa menjadi potensi PAD.

Adalah sangat wajar, penilaian Salmun pemerintah di bawah komando Bupati Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan aparat. Hal ini dinilai sebagai salah satu motivasi guna meningkatkan kinerja para pegawai. “Jadi para pegawai pandai-pandailah  mendatangkan uang untuk daerah,”  sarannya. (rus)