Tinjau Trawangan Pascaputus Kontrak GTI, Menteri Investasi Tegaskan, Pengusaha Tidak Boleh Mengatur Negara

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah meninjau Gili Trawangan pascapemutusan kontrak kerja sama GTI dengan Pemprov NTB. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, meninjau Gili Trawangan pascapemutusan kontrak kerja sama GTI dengan Pemprov NTB. Selain memberikan SK Pemutusan Kontrak GTI, Bahlil merespons positif pembangunan pariwisata oleh masyarakat di atas lahan seluas 65 hektar itu.

Bahlil menerima informasi dari Gubernur NTB dua bulan lalu bahwa Pemprov NTB telah melakukan kerja sama investasi dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk waktu panjang (sejak 1995). Dalam proses pembangunan kawasan yang telah dikuasai, justru masyarakatlah yang berperan membangun kawasan itu.

Iklan

Setelah Satgas menilai dan mengkaji secara mendalam berdasarkan fakta-fakta lapangan, maka Satgas Investasi mengambil kesimpulan memutus kontrak PT. GTI.

“Keputusan Satgas Investasi untuk memutuskan kontrak dengan pihak GTI merupakan pilihan tepat dan penting untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan. Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” ucap Bahlil.

Ia juga mengingatkan, perintah Presiden RI, H. Joko Widodo, agar BKPM RI mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi dan tidak sewenang-wenang kepada investor.

“Sebaliknya, pengusaha tidak boleh mengatur negara. Pihak yang berwenang mengatur pengusaha adalah pemerintah,” tegasnya.

Kepala BKPM RI itu bahkan berpesan, agar masyarakat Gili Trawangan tidak ragu mengelola dan membangun Gili Trawangan sesuai tata ruang provinsi dan kabupaten. Pihaknya berharap, Gili Trawangan semakin berkembang dan menjadi elemen pendukung perkembangan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, pada peninjauan ke Gili Trawangan itu, mantan Ketua HIPMI Pusat periode 2015-2019 itu didampingi Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE,M.Sc., Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng., Satgas Investasi dan Forkopimda.

Gubernur NTB menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, kunjungan Menteri BKPM RI ke Trawangan memberi motivasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menata kembali Gili Trawangan.

“Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,’’ harap Gubernur.

Dipaparkan, dari 65 hektar luas lahan yang dikuasai GTI, seluas kurang lebih 60 hektar diantaranya telah dibangun atau dihuni oleh masyarakat. Masyarakat membangun hunian sekaligus sebagai tempat berusaha.

Pihaknya juga akan merespons persoalan sekutar 24 KK korban gempa calon penerima RTG. Sebagaimana diinformasikan Kades Gili, Wardana – sebelumnya, 24 KK penerima RTG hingga kini belum memperoleh persetujuan rekonstruksi karena kendala alas hak.

Gubernur meyakini, kemitraan Pemprov NTB dengan mempercayakan masyarakat sebagai pengelola lahan seluas 65 hektar akan memberi dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi daerah. ‘’Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini, akan memberi dampak positif kepada masyarakat,’’ ucapnya optimis.

Sementara itu, Wabup Danny Karter, menyempatkan diri berbincang dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Ia menyuarakan perlunya dukungan sarana jalan dan penerangan di kawasan itu.

“Kita memohon (Gili) bisa disupport anggaran untuk mendukung terbangunnya sarana prasarana yang layak bagi pengunjung,” imbuh Wabup. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional