Giri Menang (Suara NTB) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, BKKBN Perwakilan NTB, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS, BPJS Kesehatan bersama mitra kerja kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kali ini kegiatan berlangsung di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) Sabtu ( 17/11).
Kegiatan dengan tema Promosi Pelayanan KB dan KR (Kesehatan Reproduksi) Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan bersama mitra kerja ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, Drg. Widwiono, M.Kes, Kepala BP2KBP3A Kabupaten Lobar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Barat, serta Sekdes Pakuan M. Suhandi. Hadir pula ratusan masyarakat Desa Pakuan sebagai peserta.
Sekdes Pakuan, M. Suhandi mengatakan, Desa Pakuan ini masih relatif baru karena hasil pemekaran dari Desa Lembah Sempage. Meskipun masih baru, namun desa ini sudah menyabet juara 2 tingkat nasional dalam kategori aplikator KB Pria.
Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, saat ini jumlah penduduk bumi semakin besar, termasuk di Indonesia. Karena itulah perlu diatur tingkat kelahiran. Semakin padatnya penduduk bisa dilihat dari semakin padatnya tingkat mobilitas masyarakat. “Di jalan raya semakin padat karena jumlah penduduk semakin bertambah,” katanya.
Lalu Makripuddin mengatakan, penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi program pemerintah saat ini. Kematian ibu melahirkan bisa dikurangi atau dicegah dengan mencegah empat terlalu. Yang pertama jangan terlalu muda melahirkan, kedua jangan terlalu tua melahirkan, ketiga jangan terlalu dekat jarak melahirkan. “Idealnya jarak kelahiran antara 3- 5 tahun,” katanya. Dan yang terakhir jangan terlalu banyak melahirkan.
Sementara itu, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg. Widwiono, M.Kes dalam kesempatan itu mengatakan, berdasarkan UU Perkawinan No 1/1974 membolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah. Namun demikian menikah di usia sangat belia itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
“Banyak yang terjadi kasus kematian saat melahirkan saat usia belum cukup. Umur 17 tahun misalnya alat kesehatan reproduksinya masih belum matang,” katanya.
Ia mengatakan, di Indonesia banyak kasus operasi caesar karena kesulitan proses melahirkan secara normal. Biaya BPJS Kesehatan untuk melahirkan secara caesar sebesar Rp 2,5 triliun setahun. “Bagiamana agar biaya operasi caesar itu bisa ditekan? salah satu caranya adalah ikut KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika ikut MKJP bisa mengurangi biaya persalinan dengan cara caesar, bisa juga mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Barat, I Wayan Sumarjana mengatakan, dari jumlah warga di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 730 ribu jiwa lebih, sudah ada 66,88 persen yang sudah memiliki kartu JKN-KIS per Oktober 2018. Dari jumlah itu, yang ditangguang kepesertaannya oleh pemerintah sekitar 330 ribu jiwa.
“Kurang lebih setengahnya yang sudah dijamin oleh pemerintah pusat yang dulunya disebut Jamkesmas. Dari segmen pemerintah, segmen swasta dan PBI ABPD baru mengalokasiksan sekitar 8 ribu jiwa untuk Lobar. Ada kekuarangan kami untuk mengejar universal coverage di tahun 2019 nanti,” katanya.
Ia mengatakan, muncul kendala dari jenis kepesertaan yang tidak tercover oleh pemda dan pemerintah pusat yang disebut BPJS Mandiri. Mereka rata rata mengalami penundaan iuran. Jumlahnya yang menunggak iuran sebanyak 38 ribu jiwa di Lombok Barat. ”Peserta yang mandiri yang menunggak dua atau tiga tahun, itu hanya dibayar satu tahun saja. Jangan berharap menunggak, sakit atau tidak sakit harus dibayar, karena konsepnya gotong rotong,” katanya.
Sementara untuk pembiayaan KB di Puskesmas tetap tetap dijamin. Jasa pelayanan KB di Lombok Barat sudah berjalan dengan lancar. “Jadi bapak ibu yang punya kartu BPJS Kesehatan melakukan KB di Puskemas itu diklaim ke BPJS, itu sudah berjalan dan tetap untuk klaimnya kita bayarkan ke Puskesmas,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena, MHS mengatakan, pengendalian penduduk menjadi agenda yang penting dilakukan oleh pemerintah. Sebab jika penduduk terus bertambah, orang orang akan berebut tempat. Fasilitas umum dan kawasan hutan banyak yang menjadi kawasan pemukiman. ” Misalnya warga desa Pakuan, saat ini jumlah penduduknya sebanyak 3.040, kalau dulu tidak sebanyak ini, karena jumlah penduduk terus bertambah,” katanya.
Ermalena mengatakan, BKKBN meminta masyarakat agar tidak nikah di usia dini agar hidup berkualitas. “Masih kecil belum bisa merawat anak,” tambahnya. Ia menekankan agar kualitas masyarakat harus diperhatikan. Salah satunya dengan cara jangan membuat anak putus sekolah. Karena pendidikan menjadi elemen yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas diri dan keluarga.
“Jangan pernah putus sekolah, kuliah dulu, cari kerjaan baru berkeluarga, ” pesannya.
Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam program KB dengan mendatangi faskes terdekat. “Datangi Poskesdes Pakuan, di sana melayani implan dan IUD secara gratis,” katanya.
Dalam kesempatan itu Ermalena memberikan satu unit laptop kepada kepala sekolah di SDN setempat, satu unit werless untuk pengurus Ponpes dan kipas angin untuk Desa Pakuan. Yang tak kalah serunya adalah undian yang diberikan kepada para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Hadiahnya beragam, mulai dari kulkas hingga rice cooker. (ris/*)
