Tinggi, Potensi Sengketa Hasil Pilkada Tujuh Daerah

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Perselisihan Hasil Pemillihan (PHP) di Pilkada serentak tujuh daerah di NTB dinilai cukup rawan terjadi. Hal itu berpotensi terjadi lantaran persaingan antar paslon berlangsung cukup ketat. Dari sejumlah hasil survei tingkat keterpilihan para Palson sampai akhir masa kampanye ini, rata-rata memiliki selisih yang sangat tipis.

Merespon potensi tersebut, Bawaslu NTB dari sekarang sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi potensi gugatan PHP di Pilkada serentak 2020 oleh Paslon di Mahkamah Konsitusi (MK). Salah satunya dengan memastikan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan optimal oleh jajarannya.

“Karena para pihak yang akan diperiksa di sidang MK itu adalah Paslon selaku pemohon, kemudian KPU selaku termohon dan Bawaslu selaku pihak pemberi keterangan. Nah kami diberikan kewenangan untuk menerangkan apa pun yang sebenarnya terjadi berdasarkan hasil pengawasan kami,” ucap Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi kepada Suara NTB, Senin, 30 November 2020.

Keterangan yang diberikan oleh Bawaslu tersebut, sebagai bahan penilaian MK di dalam memeriksa perkara gugatan PHP untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, disadari Bawaslu bahwa sangat penting bagi pihaknya untuk memotret semua proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi suara.

“Jadi kami tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan para pihak atau melegitimasi dan mendelegitimasi para pihak pemohon dan termohon. Misal ada selisih suara di satu TPS, nanti akan dikroscek oleh MK, data yang dipegang oleh Bawaslu itu berapa perolehan suara di TPS tersebut,” jelasnya.

Bawaslu pun akan terus mempertajam pasukan pengawas TPS untuk memastikan proses pungut hitung berlangsung baik. Data perolehan suara di tiap-tiap TPS akan diamankan betul oleh Bawaslu, sehingga pihaknya juga dapat mendeteksi jika terjadi kecurangan penggelembungan suara.

“Pengawas TPS punya hak untuk mendapatkan salinan C1, itu akan jadi dokumen kita ketika akan menerangkan di MK. Sehingga titik krusial itu sebenarnya bukan di KPU, karena di sana hanya merekap hasil. Tapi pungut hitung suara itu ada di TPS, di sinilah titik paling rawan yang memungkinkan terjadinya kecurangan,” ungkapnya.

Adapun syarat untuk bisa memasukkan gugatan PHP ke MK, jika selisih perolehan suara sah antar paslon itu tipis, yakni maksimal dua persen. “Itu syarat untuk bisa mengajukan gugatan PHP. Tetapi bukan berarti membatasi Paslon, bisa saja lebih dari itu kemudian mengajukan gugatan, namun nanti MK yang akan memutuskan apakah perkara gugatannya diterima atau ditolak,” jelasnya. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here