Tinggal di Huntara dengan Terpal Robek, Korban Gempa Lapor Lambannya Pembangunan Huntap

Ilustrasi warga yang tinggal di tenda (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat korban gempa asal Sembalun, Lombok Timur melaporkan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengenai lambannya pembangunan hunian tetap (huntap). Sementara, para korban gempa yang tinggal di hunian sementara (huntara), banyak terpalnya yang sudah robek.

Korban gempa asal Sembalun, Abdul Kudus mempertanyakan realisasi dana bantuan stimulan perbaikan rumah  yang dijanjikan pemerintah. Ia mengatakan masyarakat sekarang dihantui banjir.

Iklan

‘’Ini menjadi masalah, muncul penyakit baru. Sementara masyarakat di huntara. Huntara yang sudah robek-robek terpalnya. Ini menjadi masalah. Mohon segera ditangani,’’ harapnya pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di halaman Kantor Gubernur, Jumat, 14 Desember 2018 pagi.

Diharapkan, bantuan dana perbaikan rumah segera direalisasikan. Sehingga masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian karena rumahnya hancur akibat gempa segera bisa kembali dan membangun rumahnya.

‘’Agar kami yang mengalami di situ, tidak terus menerus di tenda. Setidaknya ada tempat kami berteduh,’’ harap Kudus.

Gubernur NTB, Dr. H. Zukieflimansyah, SE, M. Sc menjelaskan, dana bantuan perbaikan rumah yang dulunya ditransfer ke masing-masing korban, pencairannya lewat kelompok masyarakat (Pokmas). Selama ini, kata gubernur, posisi Pemprov hanya mengawasi tanpa bisa mengintervensi lebih jauh ke kabupaten/kota terdampak bencana.

Ke depan, kontrol dari Pemprov akan diperkuat. Terkait dengan lambannya pembangunan huntap memang tak semudah yang dibayangkan. Karena rumah yang dibangun menggunakan dana pusat tersebut harus tahan gempa sesuai amanat Inpres No. 5 Tahun 2018. Karena tak ada jaminan, gempa tak akan datang lagi.

‘’Saya termasuk yang bersikeras kalau bisa bangun rumah apa saja. Tapi Inpresnya mengatakan, rumah yang dibangun menggunakan uang negara itu harus tahan gempa,’’ jelas gubernur.

Untuk model rumah tahan gempa, maka harus ada uji dari Kementerian PUPR. Saat ini baru ada beberapa rumah tahan gempa yang sudah lulus uji dari Kementerian PUPR.

Seperti rumah instan sederhana sehat (Risha), Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Konvensional (Riko) dan Rumah Instan Baja (Risba). Sedangkan Rumah Instan Baja Ringan (Ribari) masih dalam proses uji.

‘’Ketika lolos, nggak bisa semua bisa buat. Aplikator juga terbatas. Di STIP kita mulai melatih agar orang lokal bisa berpartisipasi, butuh waktu juga. Mudahan dalam waktu sepekan ke depan bisa segera,’’ harap gubernur.

Gubernur menyebutkan, jumlah rumah yang sedang dibangun saat ini sebanyak 3.006 unit. Jika melihat jumlah rumah yang rusak mencapai 200 ribu unit lebih, memang progresnya masih sangat minim. (nas)