Tindaklanjuti Temuan BPK, Bupati Lobar Tegur Pimpinan OPD

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegur para pimpinan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersangkut dengan temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020. Ada delapan OPD yang menjadi temuan BPK kali mendapat teguran keras dari bupati. Temuan BPK ini ada yang bersifat administratif dan kerugian negara mencapai Rp 2,5 miliar akibat kurang volume dan kesalahan bayar.

Bupati Lobar ditemui akhir pekan kemarin menegaskan, temuan BPK baik administrasi maupun kerugian mengalami penurunan yang signifikan. Kerugian negara misalnya, sudah jauh berkurang dari tahun ke tahun. Pertama kali opini WTP, temuan kerugian negara mencapai Rp 60 miliar lebih, lalu WTP kedua kerugian negara berkurang menjadi Rp 38 miliar lebih, lalu tahun opini WTP 2019 menurun lagi menjadi Rp 18 miliar lebih. Kemudian tahun 2019 yang menjadi LHP BPK 2020, temuan kerugian negara hanya 2,5 miliar. “Tahun ini 2,5 miliar, itupun (sebagian besar) akibat pemutusan proyek putus kontrak, proyek pasar dan dermaga Senggigi,” terang bupati.

Iklan

Menindaklanjuti temuan LHP BPK ini, Pihaknya pun sudah lebih awal melakukan langkah-langkah. Secara khusus ia menegur pada kepala OPD terkait, bahkan secara khusus ia memanggil kepala OPD dengan mengambil surat teguran di Aula Jayengrana Kantor Bupati Lobar. “Satu-satu saya tandatangani surat teguran itu. Semua OPD kemudian kami panggil. Ngambil sendiri (surat teguran) di Aula Jayengrana,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya tinggal menagih semua penyelesaian temuan tersebut dari semua kepala OPD. Terkait kelanjutan proyek putus kontrak, sejauh ini pasar Gunungsari yang dilanjutkan, sedangkan dermaga Senggigi belum, karena butuh anggaran terlalu besar.

Sementara itu Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Ilham mengatakan opini WTP yang diterima oleh Pemda lobar yang ke sekian kalinya masih menyisakan catatan-catatan, baik masalah administrasi maupun materil (kerugian, red). Namun kalau melihat jumlah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Temuan kerugian tahun ini mencapai Rp 2,5 miliar tersebar di beberapa OPD. Itupun sekitar Rp1,4 miliar, karena proyek dermaga Senggigi.

Selain itu, ujarnya, berkaitan dengan pihak ketiga, terkait dengan pembayaran asuransi jaminan uang muka dan pelaksanaan proyek yang belum bisa kembali ke daerah. “Nilainya Rp 1,4 miliar, separuh dari temuan kerugian negara,” jelas dia.

Adapun, OPD yang ada temuan BPK, ujarnya, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional