Tindak ASN Berpolitik Praktis, Khalik Dukung Langkah Panwaslu Lotim

Selong (Suara NTB) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik mendukung langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menindaklanjuti terkait dugaan adanya ASN di Lotim yang terlibat politik praktis. Panwaslu harus aktif melakukan penindakan untuk selanjutnya dapat diberikan sanksi bagi ASN tersebut oleh pemerintah.

Dikonfirmasi, Minggu, 6 Mei 2018, Ahsanul Khalik, mengatakan siapapun ASN yang terlibat dan terbukti terlibat dalam politik praktis. Ia mendorong Panwaslu untuk ASN yang terlibat masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, hal tersebut supaya jelas persoalan menjadi jelas. “Masyarakat dan pemerintah juga memberikan ruang untuk menindak ASN yang terlibat,” jelasnya.

Iklan

Ia juga menekankan supaya BKPSDM yang menangani masalah kepegawaian atau ASN harus welcome. Suka maupun tidak suka harus menindaklanjuti hal tersebut karena merupakan tugasnya pembina kepegawaian. Ia mengatakan, siapapun ASN yang terlibat apabila terbukti, maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Misalnya, dugaan adanya beberapa ASN yang terbukti memberikan bantuan, Khalik mengaku jika hal tersebut masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, sehingga tinggal Panwas yang melakukan penindakan. Sementara dalam hal ini, pemerintah daerah akan memberikan sanksi apabila ASN terbukti terlibat politik praktis sesuai dengan aturan yang berlaku. Diakuinya, hingga saat ini dirinya baru menerima dua rekomendasi ASN yang terlibat politik praktis yang dikirimkan oleh panwaslu. Dan itupun sudah diproses dan dibuatkan SK sanksi disiplin yakni di di Kesik dan di Sikur.

Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, menyebutkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Lotim saat ini masih kondusif. Polri, katanya, Siap melakukan pengamanan baik di Pilkada maupun untuk kegiatan di organisasi kemasyarakat supaya berjalan aman, tertib dan lancar.

Menjelang datangnya bulan Ramadhan, aparat kepolisian intensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan supaya tidak ada gangguan bagi umat Muslim menjalankan ibadah puasa khususnya di Kabupaten Lotim, seperti antisipasi kembang api dan lainnya. “Kita tidak akan mengeluarkan izin untuk mercon maupun sejenisnya,” tegasnya.

Untuk antisipasi kerawanan, koordinasi juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, sehingga cepat tertangani. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here