Timpora NTB Awasi Kejahatan Transnasional WNA

Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) NTB dikukuhkan. Tim akan bersinergi meningkatkan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke NTB. Tak terbatas pada pelanggaran keimigrasian saja.

Tim tersebut terdiri dari Imigrasi Mataram, Polda NTB, Pemda Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur. Selain itu tim juga beranggotakan sampai tingkat kecamatan.

Iklan

“Kalau hanya penindakan keimigrasian, buat apa dibentuk tim ini? Buat apa kalau hanya datar saja, tidak ada penindakan hukum,” tegasnya di sela-sela kegiatan.

Dia menambahkan, Timpora dihajatkan membidik pelanggaran ketenagakerjaan, kejahatan transnasional seperti kejahatan pencucian uang, atau siber.

“Pedomannya kita tidak hanya pada Undang-undang Imigrasi tetapi juga ke pidana umum atau pidana khusus,” jelasnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily (kedua dari kiri) memakaikan rompi anggota dalam pengukuhan Timpora NTB, Kamis, 29 Maret 2018.

Contoh kasusnya seperti pengungkapan yacht mewah Equanimity hasil pencucian uang di perairan Lombok akhir Februari lalu. Kemudian penangkapan pelaku skimming di Lombok Tengah yang beraksi di wilayah Pulau Jawa.

Penguatan Timpora, sambung Sevial, diperlukan dalam menghadapi NTB yang merupakan daerah tujuan wisata internasional.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Eddy Septiadi menambahkan, tantangan lainnya dalam upaya pengawasan orang lain yakni pemberlakukan bebas visa untuk 169 negara.

“Memang tujuan pemerintah untuk meningkatakn devisa dari sektor pariwisata. Kami mendukung itu dengan memperkuat pengawasan terutama WNA dari negara tertentu,” jelasnya.

Dia berharap, sinergi Timpora dapat meningkatan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi yang ikut bergabung.

Kepala BIN daerah NTB, Tarwo Kusnarno menyebut Timpora punya peran sentral dalam menghalau peluang terjadinya tindak pidana transnasional.

“Negara yang masuk bebas visa itu agar tidak membawa dampak negatif. Seperti negara rawan konflik, rawan radikalisme. Ini perlu kebijakan pengawasan yang terpadu,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menyebutkan, 130 anggota Timpora dikukuhkan untuk lima kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kecamatan di pulau Lombok.

Timpora tugasnya melaksanakan kordinasi pengawasan, pengaturan hubungan antarinstansi yang tergabung, tukar menukar data, serta membantu pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan, serta operasi gabungan. (why)