Tim Zul-Khair Ancam Pidanakan Temuan Data Calon Pemilih Belum Cukup Umur

Giri Menang (Suara NTB) – Para tim kemenangan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah keluar. Pasalnya para tim kemenangan ini menemukan ada sejumlah kejanggalan terkiat DPS tersebut. Sepertinya adanya calon pemilih belum cukup umur yang dimasukan dalam data. Tim paslon pun mengancam akan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti temuan ini.

Demikianlah disampaikan tim penghubung paslon nomor urut 1 H. M. Izzul Islam – TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair), Samsul Hadi yang mempertanyakan kejelasan DPS itu. Bahkan terdapat permasalahan yang cukup dinilai riskan terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pemilih.

Iklan

Pihaknya menemukan puluhan calon pemilih yang belum cukup umur, namun dimasukkan dalam data. Disamping adanya ketidak singkrongan data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jadi ini potensi proses pilkada kita ini tidak sehat. Kita akan mengambil langkah pidana kalau ditemukan surat keterangan kepada warga di bawah umur,” ujarnya saat ditemui di KPU Lobar, Rabu, 18 April 2018.

Lebih lanjut ia menjelaskan, data pemilih yang masuk ke pihaknya sekitar 43 ribu pemilih potensial non KTP. Namun setelah pihaknya mengkroscek data di Dukcapil justru ada perbedaan, di mana terdapat sekitar 47 ribu penduduk.“Kan ini aneh, data yang kita peroleh beda dengan data yang dikasih Dukcapil,” tanyanya.

Bagi pemilih potensial non KTP itupun harus mendapat surat rekomendasi dari desa jika ingin diterbitkan NIKnya dengan catatan benar merupakan warga Lobar. Hal inipun dinilai politisi PKB ini rawan terjadi permainan, lantaran pihak Dukcapil tidak turun dan menayakan langsung yang bersangkutan benar tidaknya warga Lobar.Sehingga langkah akan diambil pihaknya dengan akan bersurat kepada KPU yang ditembuskan ke KPU RI.

Hal senada pun disampikan oleh Ketua Tim Kemenangan Paslon Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat, Muhazam Fadli. Dalam hal ini, pihaknya akan menindak lanjuti permasalahan data pemilih tersebut. Sebab hal ini menjadi kecurigaan dan tanda tanya bagi pihaknya kenapa bisa beda data pemilih itu.“Di samping itu kita temukan di Dukcapil itu ada orang-orang yang diberikan KTP di bawah umur, itu sangat banyak. Itu apa maksudnya?” tanyanya.

Pihaknya pun bersama tim paslon lainya yang merasa dirugikan atas data tersebut sedang berkoordinasi untuk menindaklanjutinya. Mulai mempersoalkan temuan tersebut, menayakan kepada Dukcapil, hingga pihaknya akan melakukan sampling di tingkat bawah untuk melihat kebenaran data itu.

Sementara itu, salah satu pemenangan paslon H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun H. Munawar mengaku pihaknya mengkroscek langsung kepada koordinator desa dan kecamatan. Diakuinya dari DPS yang pihaknya peroleh dari PPS dan PPK, memang ada beberapa nama pemilih yang tidak tercantum.“Dan kita langsung usulkan supaya dilakukan perbaikan atau revisi lagi,” ujarnya.

Menangapi adanya temuan NIK ganda itu, Divisi Hukum KPU Lobar, M. Suhardi, SH., MH., mengatakan bahwa yang menerbitkan NIK tersebut merupakan kewenangan pemerintah melalui Dinas Dukcapil. Namun jika terdapat termuan seperti itu, pihaknya akan segera memperbaiki. Hal ini agar tidak ada pemilih ganda, sebab konsekuensinya kalau lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan tidak memenuhi syarat untuk memilih dapat berakibat pemilihan ulang. “Itu Konsekuensinya lanjutannya,” sambungnya.

Terkait dengan adanya temuan data TMS yang masih terdapat dalam DPS, Suhardi mengatakan pihaknya sedang mensinkronkan data tersebut. Termasuk berkoordinasi langsung kepada seluruh PPK dan PPS yang datanya masih bermalasah itu dengan Dinas Dukcapil. (her)