Tim Terpadu Penertiban Kecolongan

????????????????????????????????????

Giri Menang (Suara NTB) – Tim terpadu penertiban bangunan di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini diduga kecolongan, sehingga marak bangunan yang tak berizin, melanggar roi jalan dan roi pantai yang luput dari pengawasan tim tersebut. Atas dasar itulah, tim yang dibentuk Pemda Lobar telah kali ini benar-benar ketat mengawasi di lapangan.

‘’Tim ini tidak sekedar dibentuk, namun akan melakukan penanganan masalah bangunan secara komprehensif di wilayah-wilayah yang pembangunannya pesat, seperti di Senggigi dan Sekotong serta kecamatan lainnya,’’ ungkap Asisten II Setda Lobar H. Pohniman, Jumat, 23 September 2016.

Iklan

Ia menegaskan, bangunan semacam ini bakal ditindak. Karena itulah perlu dicarikan jalan solusi oleh pemda. Kalau memungkinkan tata ruangnya membolehkan, maka pengelola didorong untuk urus izin. Dari hal ini, jelasnya akan masuk PAD. Kalau menyalahi karena dibangun di perbukitan harus ada kajian teknis oleh tim ini. Untuk membahas persoalan ini, pihaknya sudah bertemu dengan semua SKPD yang terlibat dalam tim.

Dalam pertemuan ini, pihaknya menyamakan persepsi, karena sebetulnya ada di SKPD ada tim penertiban dan pembinaan. Namun manakala tim di SKPD ini perlu ditindaklanjuti berupa penegakan hukum, pembongkaran dan tindakan lainnya maka dikaji oleh tim ini. Jika mau melakukan penegakan, maka siapa yang berwenang perlu dukungan dari tim lebih tinggi yang lebih lengkap.

Terkait persoalan miskoordinasi antar-SKPD yang terlibat dalam tim ini. Ke depan kata Pohniman akan dibenahi. Untuk mengantisipasi itu, perlu dibentuk tim terpadu ini. Nanti tim ini akan melakukan pertemuan rutin atas hasil temuan SKPD terkait. Hasil temuan SKPD ini akan ditindaklanjuti dibahas di tingkat tim terpadu, lalu diambil langkah selanjutnya. “SKPD dulu turun barulah dibawa ke tim untuk dibahas, barulah tim terpadu turun,’’ jelasnya.

Ia mengaku, terkait siapa yang melakukan tindakan penegakan hukum masih terjadi tarik ulur. Tim perlu melakukan kajian mendalam,sebab jangan sampai ketika dilakukan tindakan hukum pemda dituntut balik. Jangan sampai jelasnya, salah dalam melakukan tindakan. Ia menegaskan, setelah SOP ini selesai, barulah action di lapangan. Jika ada pengelola tak menggubris teguran tim terpadu, maka tim akan melakukan tindakan tegas. (her)