Tim Suhaili-Amin Klaim Paling Minim Pengeluaran Dana Kampanye

Mataram (Suara NTB) – Tim paslon Cagub/Cawagub NTB nomor urut 1 , H. Suhaili FT – H. Muh. Amin (Suhaili-Amin) kini tengah menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), untuk diserahkan ke KPU paling lambat tanggal 24 Juni mendatang.

“Ya kita akan mulai susun laporan keuangan kita, segera, karena harus kita sampaikan ke KPU tepat waktu. Kita akan rapat dulu dengan ketua Tim,” ujar juru bicara Tim Pemenangan Suhaili – Amin, Hasan Mahsat saat di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, Rabu, 6 Juni 2018 kemarin.

Iklan

Pada kesempatan itu, Hasan menyampaikan bahwa mungkin dari paslon yang lain, Suhaili-Amin adalah satu-satunya paslon yang paling kecil penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya.

“Kita tidak keluarkan banyak uang. Kalaupun kita kampanye blusukan ke masyarakat, utama konsumsi sekedar kopi itu masyarakat sendiri yang sudah sediakan,” katanya.

Dikatakan oleh Hasan, pada laporan soal keuangan dana kampanye beberapa waktu lalu, paslon Suhaili-Amin yang paling kecil nilainya. Yakni hanya sampai Rp 250 juta. Dibandingkan paslon lainnya sudah sampai di atas miliaran.

Sebelumnya anggota KPU NTB bidang hukum, Ilyas Sarbini mengingat kepada para tim Paslon untuk mulai menyusun laporan keuangannya, agar dapat menyampaikan ke KPU tepat waktu.

Sebab diketahui masa kampanye pasangan cagub/cawagub NTB terhitung tersisa belasan hari lagi. Untuk itu pihaknya mengingat kepada para tim paslon agar tepat waktu menyampaikan LPPDK-nya.

Sebab sampai tanggal 23, merupakan hari terakhir masa kampanye. Tidak boleh ada lagi aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan kampanye. Sehingga para Paslon tidak boleh lagi ada penerimaan maupun pengeluaran keuangan pada masa tenang tersebut.

“Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)  dan laporan tengah (LPSDK) kan sudah. Dan  paslon juga harus melaporkan kembali LPPDK paling lambat tanggal 24 Juni,” ujarnya.

LPPDK tersebut akan digunakan oleh KPU untuk menghitung jumlah sumbangan yang diterima dan pengeluaran semasa kempanye. Serta digunakan untuk apa saja dana yang diterima itu baik dalam bentuk uang barang maupun jasa. “Karena KPU harus memantau nantinya perkembangan penggunaan dana kampanye sampai tanggal 24 Juni,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ilyas kembali menjelaskan bahwa paslon dipastikan tidak melanggar ketentuan yang ada terkait dengan jumlah maksimal penerimaan sumbangan dana kampanye. Yakni dari badan hukum, tidak boleh melebihi Rp 750 juta. Sementara perorangan maksimal Rp 75 juta. Serta menerima sumbangam dari sumber hasil kejahatan dan pihak asing.

Apabila hal-hal yang dilarang tersebut, dilakukan oleh paslon maka dipastikan masuk dalam ranah tindakan pidana dan bisa berakibat ke pembatalan calon. Sebab LPPDK tersebut akan diaudit oleh akuntan publik. (ndi)

Tag

Suhaili-Amin