Tim Saber Pungli akan Telusuri Dugaan Pungli PKL

Mataram (Suara NTB) – Tim Saber Pungli Kota Mataram akan menelusuri dugaan pungli terhadap PKL. Selama ini diduga banyak oknum yang meminta sejumlah uang dari PKL dengan alasan iuran keamanan maupun kebersihan. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sekaligus yang menjadi Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram. Penarikan pungutan dari PKL ini belum memiliki aturan legal formal sehingga setiap pungutan yang diberlakukan kepada PKL dapat dikategorikan sebagai pungli.

Sebelumnya DPRD Kota Mataram juga menyarankan agar Tim Saber Pungli Kota Mataram turun menelusuri dugaan pungli ini. “Kita atensi apa yang disarankan teman-teman dari legislatif. Kalau ini memang berpotensi jadi masalah, kita akan perhatikan itu,” jelasnya kepada Suara NTB.

Iklan

Mohan menegaskan selama ini tidak ada dasar hukum penarikan retribusi PKL. Untuk itulah ia ingin agar penarikan retribusi segera dilegalkan sehingga jelas pemanfaatannya. “Dasar hukumnya kita narik atau melegalkan itu belum ada. Kalau saya menyarankan sebaiknya dilegalkan, diformalkan. Jadi ada dasar hukumnya juga,” jelasnya.

Jika setiap PKL diwajibkan membayar retribusi, maka dalam aturan harus ditetapkan besaran iuran yang harus dibayarkan. Termasuk juga pemanfaatan retribusi tersebut. “Sekarang ini kalau pun terjadi praktiknya di lapangan yang dilakukan oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu dasarnya apa? Dan pemanfaatannya untuk apa? Apakah ini juga oleh APKLI sebagai induk organisasi pedagang ini mengetahui tidak penarikan-penarikan seperti itu,” jelasnya. Mohan mengatakan pihaknya juga akan mempertanyakan persoalan ini kepada APKLI.

Dalam rangka menjaga kebersihan di sekitar lapak para PKL yang berjualan di semua titik di Mataram, Mohan mengatakan telah meminta APKLI menyampaikan kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan.

“Saya juga meminta kepada pedagang habis mereka berjualan itu mereka juga bertanggung jawab terhadap lokasi, areal tempat mereka berjualan itu. Dan limbah hasil berjualan mereka tolong ditaruh di plastik sehingga petugas tidak lagi membersihkan hasil jualan mereka,” terangnya. Pasalnya selama ini Pemkot Mataram tidak pernah menarik retribusi untuk kebersihan dari PKL sehingga mereka harus ikut bertanggung jawab membantu petugas kebersihan mengelola sampah mereka.

Belum lama ini Ketua APKLI NTB, H. Masbukhin kepada Suara NTB mengungkapkan dirinya kerap menerima laporan penarikan pungli ini dari para PKL. Menurut data sementara yang dimiliki, para PKL yang berjualan di titik-titik strategis yang sering dimintai uang secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu. Titik-titik tersebut antara lain; Jalan Pejanggik, Jalan Udayana, Jalan Catur Warga, Jalan Majapahit, Jalan Airlangga, Jalan Panji Tilaar, dan Jalan Bung Karno. Titik-titik tersebut merupakan titik yang ramai oleh keberadaan PKL. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here