Tim Nyatakan Sengketa Lahan KEK Mandalika Tuntas

Mataram (suarantb.com) – Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa lahan KEK Mandalika, Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menyatakan penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika sudah tuntas. Ini disampaikannya saat ditemui usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Danrem 162/WB, Farid Ma’ruf, Senin, 26 Mei 2017.

“Alhamdulillah tim penyelesaian lahan KEK mandlika sudah bekerja keras di bawah arahan Pak Gubernur dan sudah selesai. Kerja tim ini secara maraton dan hari ini adalah hari terakhir,” ujarnya.

Iklan

Firli menjelaskan hasil verifikasi tim menunjukkan dari total lahan 109,96 hektar yang telah terverifikasi sejumlah 108,96 hektar. Sementara sisa selisih 1,52 hektar tercatat telah menerima dana kerahiman.

Untuk pembayaran uang kerahiman, telah dilakukan untuk tahap pertama sebanyak 24 warga dengan luas lahan 26 hektar. “Tahap dua 35 orang penerima uang kerahiman. Dengan arahan Gubernur kita akan laksanakan hari Senin, 29 Mei 2017,” katanya.

Keputusan penyerahan uang kerahiman untuk 35 warga ini diakui Firli merupakan keputusan final dan telah ditetapkan tim sesuai prosedur yang berlaku. “Dan ini sudah selesai dengan mendasari bukti otentik yg sudah kita kaji, baik itu verifikasi awal uji lapangan termasuk verifikasi ulang dan lanjutan. Tim sudah bersurat ada 35 orang dengan luas 20,86 hektar,” imbuhnya.

Nama beberapa warga yang akan mendapatkan uang kerahiman tersebut adalah Lalu Supraba luas lahan 200 are menerima Rp 900 juta, Amaq Eyeng 75 are Rp 337,5 juta dan Lalu Hasbullah 120 are Rp 540 juta.

Dalam daftar tersebut juga ada dua warga yang terdaftar menolak pembayaran uang kerahiman, yaitu Amaq Nyanik dan H. Hamzah asal Desa Mertak dengan lokasi lahan di Bukit Nandus 26,2 dan 53 are. Jika menerima, seharusnya Amaq Nyanik mendapatkan uang kerahiman Rp 117,9 juta dan Hamzah Rp 238,5 juta.

Senin kemarin, 22 Mei 2017, TGB menyatakan jika ada warga yang berkeras menolak atau protes bisa menempuh jalur hukum. “Kalau ada yang protes ada jalur hukum, dipersilakan. Proses yang kita ambil untuk lahan negara yang digarap oleh masyarakat itu prosesnya sangat transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” jawabnya singkat. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here