Tim Kejaksaan Rekomendasikan Tarik Bantuan JPS Mantap

Penyaluran JPS Mantap tahap II di daerah Labuapi yang dilakukan belum lama ini. Kejaksaan merekomendasikan pada Pemda Lobar untuk menarik JPS Mantap yang tidak disalurkan desa. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menarik bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari masyarakat, lantaran penerima bantuan ini tak disalurkan oleh desa. Selain itu diduga penerima bantuan tak tepat sasaran. Nilai bantuan yang ditarik tersebut lumayan besar mencapai Rp300 juta lebih dengan total penerima manfaat sebanyak 12 ribu KK. Penarikan bantuan ini menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tim kejaksaan yang turun melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan ini.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Nanda Kurniawan akhir pekan kemarin mengatakan realisasi terakhir anggaran Covid-19 khusus Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp 11 miliar lebih terdiri dari Rp 7 miliar BTT, termasuk untuk kecamatan dan Rp 5 miliar lebih untuk program bantuan JPS.

Iklan

BTT tersebut termasuk tahap I,II dan III serta IV. Dari sekian banyak anggaran yang direalisasikan Untuk JPS tersebut, ada ratusan juta dikembalikan ke daerah. “Bantuan JPS itu ada pengembaliannya (ditarik red), kenapa dikembalikan karena ada penerima ndak layak terima bantuan. Itu direkomendasikan oleh Kejaksaan,” jelas dia.

Penemuan penerima bantuan tak layak ini, setelah melalui proses pengecekan di desa. Penerima bantuan dianggap sudah mampu dan mendapatkan bantuan dobel. Pengecekan bantuan JPS mantap ini begitu ketat, sehingga tidak sembarangan mendapat bantuan ini. Dari awal mulai dari proses perencanaan dilakukan pendampingan oleh Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Tim ini mengecek by name by address.

Pada tataran pelaksanaan pembagian bantuan ini pun didampingi oleh tim. Sebelum diberikan bantuan dicek dulu oleh tim. Kalau ada bantuan yang tak layak langsung diganti oleh BUMDes. Sebelum dilakukan penggantian barang, desa tidak boleh membagi bantuan. Tak sampai pelaksanaan pembagian bantuan, tim juga mendampingi hingga pengawasan bantuan di lapangan. “Tim mendampingi sampai tahap pengawasan bantuan di lapangan,”jelas dia.

  Indisipliner, 15 Aparatur ASN Lobar Diberhentikan

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya membenarkan adanya bantuan JPS senilai Rp 300 juta lebih yang ditarik tersebut. “Itu ditarik atau kembalikan ke darah karena memang tidak dieksekusi desa, karena jumlah penerima di desa sedikit. Nanti sekalian disalurkan pada tahap II,” jelasnya.

Awalnya pihaknya mengajukan penerima bantuan tahapan I sebanyak 21 ribu KK lebih, namun ternyata yang sudah siap dialokasikan untuk penerima manfaat ada beberapa desa yang mendapat alokasi penerima sedikit seperti di daerah Lingsar dan Labuapi, sehingga desa-desa inipun sepakat tidak menyalurkan tahap I dan mereka mengalihkan penyaluran sekaligus pada tahap II.

Karena bantuan ini tak disalurkan, maka tidak mungkin dibiarkan oleh pemda, sehingga dilakukan  penarikan. Menurutnya penarikan bantuan bukan karena tidak tepat sasaran, namun tidak menyalurkan pada tahap II. “Nanti pada tahap II disalurkan sekalian (tahap I dan II),”ujar dia. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here