Tim Joda Laporkan Bawaslu KLU ke Provinsi

Aksi pencopotan APK JoDa di kediaman paslon oleh Satpol PP dan Bawaslu dilaporkan Tim Hukum JoDa ke Bawaslu NTB dan DKPP. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Tim sukses pasangan calon (paslon) H. Djohan Sjamsu, SH., – Danny Karter Febrianto R, ST. M.Eng (JoDa) mengambil langkah tegas melaporkan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Bawaslu NTB. Laporan itu ditembuskan ke Bawaslu RI dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

“Kami mengambil langkah melaporkan Bawaslu KLU karena dua laporan kami tidak ditindaklanjuti,” ucap Ketua Divisi Hukum JoDa Akbar, Ilyas Husein, SH., Senin, 16 November 2020.

Iklan

Ia menerangkan, dua laporan yang diadukan ke Bawaslu adalah dugaan pembagian beras dan peralatan Banjar oleh tim lawan kepada masyarakat. “Untuk laporan ini, kami punya buktinya. Kami sangat yakin bantuan ini dari APBD,” cetusnya.

Alasan lain pihaknya melaporkan kinerja Bawaslu, adalah pencopotan APK di kediaman pribadi calon, Danny Karter FR. Di mana APK/APS yang tertempel di dinding tembok kediaman Danny di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, dibongkar paksa oleh Bawaslu dan Satpol PP KLU. Anehnya bagi Tim Hukum JoDa, pembongkaran APK/APS tidak berlaku bagi kubu lawan.

Pada kegiatan lain, yakni kampanye di Dusun Karang Jurang, Desa Segara Katon, Bawaslu memberi peringatan kepada paslon JoDa. Pada posisi ini, Ilyas menerangkan bahwa Tim JoDa sudah mematuhi ketentuan yakni membatasi peserta kampanye (50 orang) di dalam area kampanye. “Menyangkut peserta di luar area, itu bukan tanggung jawab kami. Dan ini sudah jadi kesepakatan,” imbuhnya.

Terdapat kabar bahwa Bawaslu KLU sudah meminta maaf terkait pencopotan APK di kediaman calon? Ilyas mengakui hal itu. Namun permintaan maaf itu ia terima secara pribadi.

“Kesepakatan bersama pada tanggal 16 Oktober, rumah paslon kontestan pilkada diberi keleluasaan memasang APK atau APS. Dalam perjalanannya, tidak demikian. Parahnya, rumah paslon lain APK masih utuh,” cetusnya.

“Pelanggaran oleh lembaga tetap pelanggaran. Secara pribadi lumrah maafkan, tetapi secara institusi Bawaslu harus tanggung jawab. Itu juga jadi materi laporan kami ke Bawaslu dan DKPP,” cetusnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, yang dikonfirmasi enggan menjawab laporan tersebut. Ia beralasan, belum menerima surat laporan yang disampaikan oleh Tim JoDa kepada Bawaslu KLU. “Saya no comment, karena belum terima surat laporan itu,” ucapnya singkat. (ari)