Tim Hukum SUKA Resmi Gugat Putusan KPU

Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, H. Syaifurrahman-Ika Riski Feryani (SUKA) didampingi tujuh orang tim hukum saat menyerahkan berkas gugatan ke Kantor Bawaslu Dompu, Jumat, 25 September 2020. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Tim hukum Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) H. Syaifurrahman-Ika Riski Feryani (SUKA), resmi menggugat putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait gagalnya pasangan tersebut berlaga di Pilkada Dompu 2020. Penyerahan berkas perkara diiringi ratusan pendukung dan simpatisannya di halaman Kantor Bawaslu, Jumat, 25 September 2020.

Anggota Tim Hukum SUKA, Anggarana Yudha, SH., menyampaikan, setelah melalui tahapan konsultasi dan pemberkasan, sore ini (kemarin) pihaknya resmi menyerahkan dokumen laporan. “Berkasnya sudah diterima dan telah dinyatakan lengkap oleh Bawaslu,” ungkapnya.

Iklan

Atas keputusan diterima dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ia meminta massa pendukung dan simpatisan SUKA untuk terus mengawal prosesnya di Bawaslu. Tentunya dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak mengabaikan protokol Covid-19, seperti menggunakan masker.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH., MH., dikonfirmasi wartawan menyampaikan, seluruh dokumen gugatan berdasarkan PerBawaslu Nomor 2 tahun 2020 telah dipenuhi pelapor, dalam hal ini tim hukum Bapaslon SUKA. “Setelah dilakukan pengecekan, semua sudah terpenuhi oleh pemohon dan sudah diberikan tanda terima,” terangnya.

Dalam berkas laporan yang diajukan pemohon, terdapat dua persoalan utama yang digugat. Pertama, SK KPU tentang penetapan pasangan calon untuk Pilkada Dompu tahun 2020. Kedua, soal berita acara KPU yang menyatakan bahwa pasangan H. Syaifurrahman-Ika Riski Feryani tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Menyikapi laporan itu, lanjut Swastari HAZ, Bawaslu akan menggelar rapat pleno pada tataran pimpinan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Seperti musyawarah tertutup dan terbuka antara pemohon dan termohon. “Jadi nanti bawaslu bersifat memfasilitasi. Mereka dua pihak ini yang akan bicara,” jelasnya.

Jika dalam mediasi tertutup nantinya pemohon dan termohon memperoleh kesepakatan bersama untuk menyetujui materi berkas gugatan, maka permasalahan langsung dianggap selesai. Namun ketika sebaliknya, maka dilakukan musyawarah terbuka atau sidang ajudikasi.

Selain keputusan ada pada dua pihak dan Bawaslu, tambah dia, ada beberapa hal juga yang bisa menjadikan proses musyawarah nantinya sampai pada titik tidak sepakat. “Jadi bisa saja terjadi, oleh karenanya jika memang ada ketidaksepakatan dari keduanya maka akan dilanjutkan pada proses ajudikasi,” pungkasnya. (jun)