Tim Disipliner akan Periksa Oknum Kasi Dishub Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) – Dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda NTB terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) oknum Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Mataram jadi pertanyaan publik. Reputasi penegak hukum bisa jadi taruhan. Meski lolos pada proses hukum, AM tak akan bisa lepas dari sanksi administrasi. Tim Penegak Disiplin Pemkot Mataram akan memeriksa yang bersangkutan.

Jadwal pemanggilan oknum Kasi Dishub ini belum dipastikan. Kemungkinan, AM akan dipanggil usia libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Pemanggilan tersebut mengkonfrontir sekaligus mengklarifikasi informasi tersebut.

Iklan

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengaku, sejauh ini belum menerima berkas atau salinan penghentinan kasus OTT terhadap oknum Kasi di Dinas Perhubungan.
Sebab, berkas itu nantinya akan menjadi dasar untuk dilakukan pembinaan.

Tim yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, BKPSDM, Satpol PP termasuk Tim Saber Pungli akan memberikan penilaian terhadap yang bersangkutan. “Salinan SP3 -nya belum saya terima. Itu jadi dasar kami melakukan penilaian,” kata Evi dikonfirmasi, Senin, 19 Juni 2017.

AM ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polda NTB diduga mengambil uang retribusi parkir di salah satu titik parkir di Kota Mataram. Barang bukti sejumlah uang diamankan. AM sempat diinterogasi selama satu malam di Polda NTB oleh Tim Saber Pungli.

Guna menguatkan bukti dilakukan kroscek terhadap penerimaan retribusi di UPTD Parkir. Tim tidak menemukan bukti penerimaan yang disetorkan oleh AM.

Evi menambahkan, pemberhentian kasus oleh aparat penegak hukum bisa menjadi pertimbangan tim penyelesaian perkara ke depannya. Akan tetapi, ia belum berani memberikan pernyataan sanksi apa dijatuhkan kepada AM. Karena, ini keputusan kolektif tim.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Sekretarisnya, Cukup Wibowo enggan memberikan komentar terhadap kasus tersebut. “Ini larinya kebijakan. Kalau saya sifatnya administrasi saja,” cetusnya.

Tak Ada Toleransi
Wakil Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, tentu pembinaan yang dimaksud oleh Polda NTB, adalah dalam upaya meningkatkan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Tupoksi dengan penekanan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan mengacu pada aturan yang berlaku. (cem)