Tim Ahli Mengundurkan Diri, Penyelidikan Dugaan Pidana Kasus Proyek Senggigi Terhambat

Penyelidikan dugaan pidana kasus proyek penataan Senggigi ini terkendala tim ahli yang digandeng Polres mengundurkan diri. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Penyelidikan kasus proyek penataan kawasan Senggigi Lombok Barat mengalami hambatan, karena tim ahli dari perguruan tinggi yang digandeng Polres Lobar justru mengundurkan diri. Pengunduran diri tim ahli ini cukup mengherankan tim Polres Lobar, pasalnya sudah sekitar dua bulan penyelidikan dilakukan terhadap titik longsor penataan kawasan Senggigi, tetapi tim ahli belum memberikan kesimpulan atas proses penyelidikan yang dilakukan.

Iklan

Salah satu alasan tim mengundurkan diri karena mereka mengaku tidak memiliki sertifikat keahlian mengenai hal itu. “Hasil penyelidikan kami terkait longsornya kegiatan di tiga titik di kawasan Senggigi saat ini terkendala, tim ahli yang kita gandeng dan sudah sama-sama turun, mengundurkan diri,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq.

Dhafid menyebut, dalam surat pengunduran diri dari tim penyelidikan untuk longsor Senggigi itu, pihak ahli yang digandeng mengaku masih ada beberapa syarat dan sertifikasi yang belum mereka miliki untuk membantu Polres Lobar. “Surat yang kami dapat dari ahli yang tadinya membantu kami untuk penyelidikan, tidak mempunyai sertifikat keahlian. Karena itu akan menjadi salah satu syarat nanti ketika perkara ini maju ke tingkat persidangan,” bebernya.

Ia pun menuturkan di mana awalnya, universitas yang telah digandeng itu bersedia membantu proses penyelidikan setelah menerima surat permohonan dari Polres Lobar. Namun pihaknya heran, mengapa setelah dua bulan berjalan, saat ini mereka justru mengundurkan diri dengan mengirimkan surat ke Polres Lobar per tanggal 5 April 2021 lalu. “Selama dua bulan ini semua tahapan sudah kita lakukan dan harusnya sudah memberikan kesimpulan,” tukas Dhafid.

Sehingga alternatif pilihan yang sudah dijalankan saat ini adalah pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya dan Universitas Udayana di Bali. “Tindak lanjut kami saat ini, akan berkoordinasi dan mencari ahli lain dari universitas yang ada di luar pulau Lombok. Karena untuk universitas yang ada di sini (Lombok) sudah kita lakukan koordinasi semua tetapi belum ada yang bersedia,” imbuhnya.

Penyidik Polres Lobok Barat pun diakuinya sudah melakukan koordinasi dan meminta bantuan pada Dinas PUPR Provinsi NTB dan mereka bersedia membantu. Namun, kata Dhafid, terkait dengan uji laboratorium itu bukan merupakan kewenangan mereka. Sehingga alternatif lain yang bisa dipilih adalah mencari ahli di luar wilayah NTB. “Untuk lebih lanjutnya nanti setelah ada kesepakatan mengenai masalah pekerjaan yang akan mereka lakukan selama di Lombok ini,” pungkas Kasat Reskrim Polres Lobar ini.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku bahwa terkait proses penyelidikan ini sekarang ada di APH dan bukan merupakan kewenangan Pemkab. Karena dalam hal ini, Pemkab bertindak sebagai objek. “Kan dari awal saya sudah bilang, silakan persoalan ini diselidiki karena kita (Pemkab) juga butuh kejelasan terkait dengan masalah ini,” tegasnya.

Ia mengaku tidak memiliki kewenangan dalam persoalan tim ahli yang mengundurkan diri. “Kami tidak bisa ikut dalam hal ini, nanti kalau kita ikut tunjuk malah kami dianggap merekayasa,” katanya. (her)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional