Tiga Tahun Zul-Rohmi, Kabupaten Harapkan Koordinasi dan Komunikasi Ditingkatkan

H. Djohan Sjamsu (Suara NTB/dok), H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/rus), H. M. Nursiah (Suara NTB/dok), H. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Tiga tahun masa kepemimpinan pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., (Zul-Rohmi) telah banyak memberikan perubahan bagi NTB. Kendati diakui masih banyak aspek yang butuh pembenahan dan peningkatan di masa yang akan datang. Terutama soal koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten/kota yang masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

HAL itu penting supaya program apa yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di kabupaten/kota berjalan sukses. Termasuk juga program kabupaten/kota bisa mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah provinsi. Dengan apapun program yang dilaksanakan bisa sukses yang tentunya bisa mendatangkan manfaat bagi kemajuan daerah.

Iklan

“Komunikasi dan koordinasi selama ini bukannya kurang. Tapi memang butuh untuk terus dioptimalkan. Terutama koordinasi dan komunikasi yang menyangkut program-program daerah,” sebut Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, Sabtu, 18 September 2021.

Wakil bupati tidak ingin dalam melaksanakan program, pemerintah provinsi terkesan jalan sendiri. Tanpa dukungan kabupaten/kota. Begitu pula ketika bicara program kabupaten/kota, support dari pemerintah provinsi terkesan minim, karena ketika bicara hirarki pemerintahan, maka pemerintah provinsi memiliki peran vital dalam hal supporting, terhadap program kabupaten/kota.

Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi juga berperan dalam hal pembinaan serta pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. “Koordinasi dan komunikasi yang baik serta intens antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota memainkan peran penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh,” jelasnya.

Terkait dukungan program dari pemerintah provinsi, Nursiah mengatakan, potensi masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, sehingga dukungan program tidak mesti sama. Tetapi harus proporsional dengan mempertimbangkan potensi daerah itu sendiri.

“Misalnya, Loteng sejauh ini program yang masuk sudah cukup banyak. Tapikan tidak mesti sama dukungan programnya dengan daerah lain. Kuantitas program juga demikian, yang penting berkeadilan dan proposional,” tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyampaikan beberapa hal terkait tiga tahun masa kepemimpinan Zul-Rohmi. Beberapa masukan dan saran kepada Zul-Rohmi, di antaranya membenahi lagi koordinasi dan komunikasi program yang dilaksanakan di daerah. Selain itu, proporsionalitas pembangunan di kabupaten/kota di NTB.

Ditemui dalam sebuah acara di Senggigi, Sabtu, 18 September 2021, Bupati Fauzan Khalid mengingatkan, agar koordinasi dan komunikasi Pemprov NTB ke kabupaten/kota, terutama Lobar perlu ditingkatkan serta diintensifkan lagi. “Setiap program dari provinsi kita berharap itu ada komunikasi, ada koordinasi dengan kabupaten sehingga kemudian misalnya kalau bentuknya bantuan ke masyarakat itu ada kesinambungan,” jelas Fauzan.

Menurutnya, apa yang disampaikan bukan tanpa dasar. Pasalnya belajar dari bantuan TPS3R yang dibangun provinsi di Lobar banyak yang mangkrak tak bisa dimanfaatkan. Justru yang diprotes adalah Pemda Lobar, padahal Pemda Lobar tidak tahu bangunan TPS3R itu dibangun. “Mereka (provinsi, red) yang bangun, nah seharusnya setelah dibangun itu dihibahkan ke Pemda supaya bisa dijaga dan dibina oleh kabupaten,” terangnya.

Lebih lanjut, skala prioritas dari provinsi juga harus jelas, sehingga Pemda Lobar bisa memberikan masukan ke Pemprov NTB. Fauzan juga meminta agar Pemprov memperhatikan proporsionalitas dalam kebijakan pembangunan antara kabupaten/kota. Seperti kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, jangan terlalu timpang antar kabupaten kota di Pulau Lombok dengan di Pulau Sumbawa. Apalagi di Lobar saja, tidak banyak mendapatkan penanganan jalan provinsi. Tahun ini hanya dua ruas, yakni Kediri dan Pusuk. ‘’Itupun ada intervensi Balai Jalan,’’ ujarnya.

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, mengakui, program Pemprov NTB selama dua tahun di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi masih belum terasa maksimal di Lotim.
Bupati Sukiman mengatakan kondisi fiskal Lotim sangat lemah. Diketahui Lotim sejauh ini hanya mengandalkan dana transfer pusat. Situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) hampir dua tahun terakhir ini telah banyak menelan dana. Kondisi ini membuat Lotim tidak bisa membangun dengan baik.

Besar harapannya, pemerintah provinsi NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi ini membantu Lotim. Pertama, kondisi infrastruktur dasar di Lotim ini masih sangat terbatas. Mulai jalan, irigasi, sarana air bersih dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat lainnya. “Fiskal kita kan terbatas, pinjam tidak boleh maka kita harapkan provinsi bantu kita bangun infrastruktur,” harapnya.

Diakuinya, Lotim adalah barometer NTB. Sangat diharap pemprov bisa bantu mempercepat peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM) Lotim. Program-program pemprov diminta bisa bantu untuk menekan kasus stunting, gizi buruk dan masalah kesehatan lainnya. Sektor pendidikan diharap bisa hadir program Zul-Rohmi yang bisa menekan kasus putus sekolah dengan membantu meniingkatkan perekonomian masyarakat Lotim, sehingga IPM Lotim bisa lebih baik.

Selanjutnya, Sukiman Azmy melihat pasangan Zul Rohmi dalam memimpin NTB ini sudah seiring sejalan. Saling menutupi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Ketika gubernur sibuk, wakil gubernur siap mewakili.

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), usia 3 tahun kepemimpinan Zul – Rohmi, cukup berkesan bagi masyarakat Lombok Utara, khususnya di tiga Gili. Betapa tidak, selama lahan 65 hektare dikuasai GTI, masyarakat tidak nyaman berusaha karena alasan legalitas. Putusnya kontrak GTI pun dinilai momentum awal membangun kembali pariwisata melalui kemitraan Pemprov NTB dan masyarakat.
“Pak Gubernur tiga kali mengubungi saya, meminta saran terkait GTI. Saya katakan, ambil keputusan semata-mata untuk masyarakat,” aku Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., belum lama ini.

Keputusan gubernur memutus kontrak GTI mengacu pada rekomendasi Satgas Percepatan Investasi – Kementerian Investasi, lantas disambut baik. Bagi bupati, Keputusan itu menjadi awal bagi pemerintah provinsi dan masyarakat. Warga KLU di Gili Trawangan juga bisa terlibat membangun daerah melalui retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah nantinya.

Selain bupati, antusiasme juga dirasakan warga, pengusaha maupun kalangan asosiasi pengusaha. Mereka bahkan menyatakan kesiapan, mendukung program gubernur ke depan untuk membangun pariwisata khususnya di 3 Gili.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pemprov NTB dan jajarannya atas sikap yang diambil atas (eks) lahan GTI. Kami sangat bangga, dan tetap mendukung Pemprov ke depan dalam memajukan Gili,” kata tokoh masyarakat sekaligus mantan Kades Gili, H. M. Taufik, sekaligus anggota Asosiasi Pengusaha Gili.

Berikutnya, masyarakat menurut dia, akan menunggu pola kemitraan yang akan ditawarkan Pemprov NTB. Pihaknya meyakini, kemitraan nantinya tidak akan merugikan masyarakat. “Terus terang saya salut. Beliau sangat peduli pada Gili, tidak hanya masalah lahan GTI, tetapi juga persoalan air bersih dan sampah,” puji Taufik.
Senada mantan Kades, Kepala Desa Gili Indah, Wardana, menegaskan lepasnya kontrak GTI memberi ruang legalitas usaha yang tidak didapatkan selama ini.
“Masyarakat bisa bekerja lebih tenang. Keputusan ini sesuai dengan aspirasi warga saat beliau kunjungi,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan, berharap pengelolaan lahan 65 ha di Trawangan dengan masyarakat dapat dibarengi penataan kawasan. “(Eks) lahan GTI di bagian muka. Ini merupakan momentum Pemprov untuk menata wajah Trawangan tampak depan. Saya yakin, Pemprov punya konsep menata Gili lebih teratur, modern namun bernuansa budaya tradisional NTB, bahkan Indonesia,” sambung Kusnawan.

Demikian dengan DPRD Lombok Utara. Wakil Ketua Komisi Bidang Ekonomi dan Pariwisata, Hakamah, melihat kemitraan antara Pemprov dan masyarakat akan berdampak bagi Lombok Utara. Diharapkan, pemutusan kontrak sejalan dengan penataan ruang, dan penataan keuangan nilai ekonomis dari aktivitas usaha. “Harapan kami Pemprov bisa menciptakan sistem yang menguntungkan semua pihak, termasuk Pemda,” ujar Hakamah.

Harapan Hakamah itu mengacu pada potret tahun-tahun sebelumnya. Di mana banyak tunggakan pajak konsumen yang tidak disetorkan ke kas daerah. Alasan itulah, kemitraan dengan masyarakat nanti menjadi contoh bagi pengusaha lain agar tidak mengabaikan hak-hak negara atas aset tersebut. (kir/her/rus/ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional