Tiga PMI NTB Diduga Korban TPPO di Timteng

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB sedang menangani tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang bermasalah di Timur Tengah (Timteng). Ketiganya diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diberangkatkan menggunakan paspor pelancong.

‘’Sekarang kita menangani tiga kasus PMI di Timur Tengah, yaitu Iran, Suriah dan Turki,’’ kata Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., dikonfirmasi Jumat, 19 November 2021 kemarin.

Iklan

Aryadi mengatakan baru-baru ini, Kedutaan Besar RI di Turki mengirim surat ke Disnakertrans NTB. Bahwa ada satu PMI asal Lombok Timur yang bermasalah di sana. PMI tersebut diberangkatkan tahun ini menggunakan paspor pelancong oleh calo.

Sebelum diberangkatkan ke Turki, PMI yang diketahui masih di bawah umur tersebut dibawa terlebih dahulu ke Cilegon. “Ternyata anak ini di bawah umur. Dibawa ke Cilegon, dipalsukan identitasnya dan diberangkatkan menggunakan paspor pelancong,” tuturnya.

PMI asal Lotim ini, kata Aryadi telah menandatangi kontrak dengan majikannya. Namun karena tidak bisa berbahasa negara tujuan penempatan, sehingga dia kabur.

Selain itu, kata Aryadi, ada satu PMI bermasalah yang juga sedang ditangani di Suriah. Saat ini PMI tersebut sudah berada di selter PMI di Damaskus. Namun belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Karena dia sudah menandatangani kontrak selama dua tahun dan gajinya sudah dibayarkan.

Disnakertrans NTB mengatakaan  pengiriman PMI ke Timteng menggunakan paspor pelancong dengan status pengusaha merupakan modus yang digunakan calo. Modus pengiriman PMI seperti ini ditemukan setelah adanya sejumlah kasus PMI asal NTB di Timteng.

Aryadi menjelaskan pengiriman PMI untuk sektor informal pembantu rumah tangga (PRT) ke Timteng sudah dimoratorium sejak 2015. Meskipun dimoratorium, pengiriman PMI ilegal ke Timteng masih ditemukan.

Meskipun pengiriman PRT ke Timteng dimoratorium, tetapi ada saja warga NTB yang diberangkatkan secara ilegal menggunakan paspor pelancong dengan status sebagai pengusaha. Aturan di negara-negara Timteng, kata Aryadi, apabila sudah berada di sana selama sebulan, maka warga NTB yang menggunakan paspor pelancong tersebut dapat mengajukan visa kerja.

“Kasus yang terjadi seperti ini banyak. Sehingga, harus ada solusinya. Dia berangkat dari Indonesia menurut kacamata kita ilegal, tapi di situ, setelah satu bulan, mengurus visi kerja. Akhirnya jadi legal,” tuturnya.

Ada beberapa kasus PMI asal NTB yang bermasalah di Timteng. Ada yang sudah dikontrak selama tiga tahun, tetapi setelah dua tahun lari dari majikannya. Sementara, majikan telah membayar ke agen PMI bersangkutan mencapai ratusan juta.

Disnakertrans NTB mencatat sebanyak 14.975 PMI asal NTB telah dipulangkan dari luar negeri, sejak Januari hingga Juni 2021. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 366 PMI ilegal atau non prosedural dan 49 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia atau jenazah.

Sebanyak 14.975 PMI asal NTB yang telah dipulangkan tersebut sebagian besar habis kontrak sebanyak 13.670 orang. Selain habis kontrak, sebanyak 174 PMI terkendala, 21 PMI sakit, 49 PMI meninggal, 13 anak PMI, 144 PMI pencegahan dan 2 CPMI gagal berangkat.

Sebanyak 14.975 PMI NTB yang dipulangkan tersebut dengan rincian, Kota Mataram 268 orang, Lombok Barat 4.983 orang, Lombok Tengah 1.774 orang, Lombok Utara 342 orang, dan Lombok Timur 6.250 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 244 orang, Sumbawa 771 orang, Dompu 124 orang, Bima 217 orang dan Kota Bima 17 orang. Negara tujuan penempatan PMI NTB terbanyak adalah Malaysia. Kemudian disusul Timteng. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional