Tiga Mantan Pejabat KLU Diusulkan Dapat Penghargaan

Tanjung (Suara NTB) – Tiga orang mantan pejabat Lombok Utara (KLU) dinilai layak memperoleh penghargaan atas jasa-jasa mereka mengabdikan diri di Lombok Utara. Ketiganya adalah, Mariadi. S.Ag., Sarifudin, SH. MH., dan Burhan M. Nur, SH. Pada periode 2009 – 2014, figur-figur ini tercatat pernah menjabat sebagai unsur pimpinan legislatif KLU.

Menurut Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa, 22 November 2016, ketiga figur tersebut sangat layak memperoleh penghargaan dari pemerintah atas nama masyarakat KLU. Hal itu mempertimbangkan banyaknya capaian yang diraih Pemerintah KLU atas kerja keras yang dibangun eksekutif dan legislatif di masa itu.

Iklan

“Beliau-beliau ini adalah para mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD KLU pertama. Mereka bagian dari sejarah. Suka tidak suka, sadar atau tidak sadar harus kita akui memiliki peran penting mengantarkan dan mengawal pembangunan periode awal berdirinya Lombok Utara,” ujar Ardianto.

Ardianto menilai pula, keberadaan ketiganya merupakan sosok kunci yang ikut meletakkan pondasi dasar kebijakan bersama eksekutif saat itu. Ia mengenang, sikap dan keputusan politik yang diambil ketiganya di lembaga legislatif turut membantu kelancaran tugas – tugas pemerintahan.

Sementara menurut regulasi, memberikan penghargaan kepada ketiganya bukanlah hal yang tabu. Pasalnya kata Ardianto, Undang-Undang juga telah mengakui dan menempatkan mereka sebagai pejabat yang setara dengan bupati dan wakil bupati. Dalam hal kewenangan di DPRD, langkah dan ruang gerak eksekutif bisa saja terhambat seumpama ketiga pimpinan DPRD tak setuju. “Oleh karena itu kalau pemerintah memiliki niat dan tekad yang tulus, tentu wajar kalau diberikan penghargaan,” imbuhnya.

Lantas apa bentuk penghargaan ideal bagi ketiganya? Dalam konteks ini, Komisi I DPRD KLU menilai penghargaan yang diberikan setara dengan mantan bupati dan mantan wabup. Di mana, mantan Ketua dan Wakil Ketua Dewan diberi peluang membeli mobil dinas yang dipakai masing-masing saat menjabat. Soal harga, tentu diberikan dengan harga layak dan pantas sesuai aturan perundang-undangan.

  Gubernur Ingatkan Pejabat Jangan Bersikap Aneh-aneh

“Tapi semuanya kembali kepada niat dan kemampuan kita untuk menghargai jasa-jasa mereka. Menurut pertimbangan APBD, saya rasa tidak ada soal. Tapi kalau pemerintah mau mengalihkan modis itu ke SKPD baru, jelas tak bisa, karena mobil itu aset DPRD,” demikian Ardianto.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., yang dikonfirmasi perihal usul dewan itu lebih memilih pasif. Meski menurutnya, diberikan penghargaan atau tidak, tak mempengaruhi niat pengabdian saat menjabat ketika itu. Sebaliknya ia lebih memilih menyerahkan persetujuan usul tersebut kepada publik KLU. “Kalau sekiranya layak dan patut (diberikan penghargaan) menurut publik, silakan. Tapi kalau tidak saya tidak bisa mengatakan apa-apa, karena yang menilai rakyat,” katanya.

Menyinggung kemampuan anggaran daerah, menurut dia, perlu dilihat kembali. Pasalnya, ada kemungkinan mobil dinas lama – termasuk modis Pimpinan DPRD KLU akan dialihkan ke dinas yang baru terbentuk sebagai konsekuensi Perda OPD. Di KLU sendiri, terdapat sekitar 28 OPD, secara otomatis fasilitas untuk Pejabat di OPD juga bertambah. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here