Tiga Kecamatan di Lobar Rawan Konflik Tapal Batas

Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar), Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, meminta jajaran SKPD memberi atensi serius terhadap tiga kecamatan yang rawan terjadi konflik tapal batas. Tiga kecamatan ini adalah Gunung Sari, Batulayar dan Kuripan. Pihaknya meminta bantuan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Tiga kecamatan itu perlu diatensi karena rawan konflik tapal batas. Semua kecamatan harus bisa menuntaskan hal itu dengan cara baik dan aman,” ungkap sekda saat koordinasi dengan jajaran BIG yang membahas pembahasan destinasi wilayah administrasi desa secara kartometrik yang bekerjasama dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG), di Aula Kantor Bupati Lobar, 28 September 2016.

Iklan

Sekda menyatakan, perselisihan tapal batas diharapkan harus bisa tuntas di tingkat kecamatan dan desa, sehingga bupati tidak perlu turun tangan. Begitu juga diharapkan kepada seluruh kepala desa harus bisa mengambil sikap dan solusi yang bijak dalam menyelesaikan konflik. Menurutnya, perselisihan itu sangat kecil terjadi, karena ia yakin kondisi sebab masyarakat Lobar bisa diajak rembuk.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Lobar Hj. Baiq. Eva Nurcahyaningsih menyatakan,  tapal batas desa, daerah sering memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan. Seperti beberapa waktu di Kecamatan Kuripan, Lembar dan Sekotong, agar tidak menimbulkan konflik mengganggu kondisi pembangunan daerah, Lobar mendapatkan keciprat program delineasi (tapal) batas desa secara kartometrik (penyelesaian masalah) dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG).

“PPBW BIG akan melakukan pemetaan lewat satelit terhadap tapal batas desa sebanyak 122 desa di 10 Kecamatan. Dengan pemetaan ini dapat membantu pemerintah dalam aspek teknis proses penetapan dan penegasan batas desa,”jelasnya.

Pelaksanaan pemetaan ini. jelasnya, berlangsung sejak bulan Juni hingga Oktober mendatang.  Pemetaan tapal batas tentu menghindari adanya konflik sosial yang selama kerap terjadi. Karena itu, ia bersama seluruh kecamatan dan Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar rapat untuk memberitahukan hal ini, sehingga ketika tim turun ke masing-masing lokasi tidak terjadi kesalahpahaman atas pemetaan tersebut.

Sebenarnya semua desa di Lobar hampir merata telah mempunyai tapal batas desa, namun belum definitif. Melalui kesempatan BIG turun melakukan pemetaan sangat membantu Pemda Lobar. (her)