Tiga Kasus Korupsi di Sumbawa Segera Disidangkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus berlanjut. Tiga perkara di antaranya berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau   P21 dan tengah direncanakan untuk pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D, S.H kepada Suara NTB, Rabu, 16 November 2016 mengatakan, tiga perkara itu yakni kasus dugaan Korupsi PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) Lunyuk dengan tersangka TS, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), dan kasus Kapal Perintis dengan tersangka Ar yang kala itu menjabat sebagai PPK.

Iklan

Adapun Kasus Kapal Perintis tersangkanya dua orang. Di mana satu tersangka lainnya tengah disiapkan dan dianalisa kembali. Kasus lainnya yakni dugaan penyimpangan ADD Bukit Damai, KSB, dengan tersangka Ms yang saat itu selaku Sekretaris desa.

“Tiga perkara ini sudah P21. Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan tahap 2,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyimpangan PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, terjadi tahun 2013, saat tersangka menjabat Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK). Yang bersangkutan diduga membobol dana PNPM. Dana tersebut dicairkan, namun tidak dialokasikan untuk pelaksanaan program.

Munculnya kasus ini membuat pemerintah pusat menghentikan pelaksanaan program tersebut. Hasil audit BPKP kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar. Sebagian dana sudah dikembalikan tersangka. Sebagiannya lagi digunakan untuk membeli rumah yang kemudian dijual. Hasil penjualannya berhasil disita kejaksaan sebesar Rp 300 juta lebih. Sisa yang hingga kini belum dikembalikan sekitar Rp 46 juta. Saat ini TS sudah ditahan.

Kemudian, kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Bukit Damai, Kecamatan Maluk, KSB terjadi Tahun 2011 dengan dana sekitar Rp 100 juta lebih. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat tulis kantor, meubeler, pembangunan gudang kantor dan tempat parkir.

  Tujuh WNA di Sumbawa Dikenakan Wajib Lapor

Dalam pengerjaannya banyak yang tidak dilaksanakan. Selain itu bukti-bukti berupa kuitansi diduga dipalsukan. Termasuk tandatangan dan stempel juga diduga dipalsukan. Dalam kasus ini jaksa sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni AM selaku kepala desa saat itu, dan Ms Sekretaris desa. Adapun AM telah menjalani proses persidangan dengan vonis dua tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 51 juta. Sementara Ms kabur saat berkasnya dinyatakan lengkap atau P21.

Sedangkan kasus Kapal Perintis pengadaan Dishubkominfo bermasalah setelah ada kejanggalan dari kondisi fisik kapal yang diperuntukkan sebagai sarana transportasi laut warga Pulau Medang dan Pulau Moyo.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, kapal tersebut diketahui merupakan kapal bekas. Dimana kapal tersebut dicat, sehingga terlihat baru. Tidak sampai sebulan, kapal tersebut tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan. Dalam kasus ini, jaksa sudah menetapkan dua orang tersangka. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here